Padang, Padangkita.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sumatra Barat memberikan apresiasi tinggi atas langkah cepat dan tegas jajaran Polres Padang Panjang bersama Polda Sumatra Barat.
Langkah kepolisian tersebut terkait penindakan tegas terhadap dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan Lembah Anai yang belakangan ini viral di media sosial.
Tindakan dari aparat penegak hukum ini dinilai sebagai bukti nyata keseriusan dalam menjaga keamanan, kenyamanan, sekaligus merawat citra positif pariwisata Sumatra Barat di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.
Kendati demikian, DPD ASITA Sumatra Barat memandang persoalan yang terjadi di Lembah Anai saat ini merupakan rentetan dari masalah yang lebih esensial, yakni belum pulihnya akses jalan utama pascabencana alam pada akhir November tahun lalu.
Hingga kini, jalur vital yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi tersebut belum bisa dilalui secara normal oleh kendaraan industri pariwisata, khususnya bus berukuran sedang dan besar.
Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat jalur tersebut merupakan urat nadi perlintasan sekaligus ikon perjalanan wisata di Sumatra Barat.
Ketua DPD ASITA Sumatra Barat, Nadirsyah Bakri, menegaskan bahwa pelaku industri pariwisata sangat membutuhkan kepastian informasi terkait pembukaan kembali akses jalan tersebut. Kepastian ini menjadi kunci bagi agen perjalanan untuk menyusun jadwal dan memberikan jaminan kenyamanan kepada wisatawan.
“Lembah Anai bukan sekadar jalur penghubung menuju Bukittinggi, tetapi sudah menjadi bagian dari destinasi wisata itu sendiri. Panorama alam dan pengalaman perjalanan melintasi kawasan tersebut selama ini menjadi daya tarik utama dalam paket wisata Sumatra Barat,” ujar Nadirsyah Bakri di Padang.
Ia mengeluhkan bahwa ketiadaan kepastian akses bagi bus pariwisata membuat banyak pelaku usaha biro perjalanan kewalahan mengatur ulang jadwal dan rute rombongan wisata.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua I DPD ASITA Sumatra Barat, Rezky Januar, membeberkan dampak langsung dari terbatasnya akses jalur Lembah Anai terhadap keberlangsungan bisnis biro perjalanan. Efek domino ini tidak hanya dirasakan oleh pengusaha lokal, tetapi juga mitra industri dari provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatra Utara.
“Banyak reservasi dan paket wisata terpaksa dibatalkan karena wisatawan harus dialihkan melalui jalur alternatif Sitinjau Lauik yang memiliki biaya operasional lebih tinggi, waktu tempuh lebih panjang, serta risiko keselamatan yang lebih besar bagi kendaraan wisata,” ungkap Rezky Januar.
Di sisi lain, Wakil Ketua II DPD ASITA Sumatra Barat, Hanif, turut menyoroti pentingnya kejelasan regulasi akses jalan agar roda industri pariwisata daerah tidak terus mengalami tekanan akibat ketidakpastian.
“Kami berharap ada langkah konkret dan percepatan kebijakan dari pemerintah terkait pembukaan akses Lembah Anai. Kepastian ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan mitra perjalanan yang selama ini menjadikan Sumatra Barat sebagai destinasi unggulan,” tutur Hanif.
Hanif juga menyinggung adanya desas-desus di lapangan mengenai kendaraan bermuatan tertentu yang dikabarkan bisa melintasi kawasan tersebut. Isu ini memicu tanda tanya besar di kalangan pelaku usaha pariwisata terkait kejelasan dan transparansi kebijakan akses di kawasan Lembah Anai.
Oleh karena itu, DPD ASITA Sumatra Barat secara resmi berharap Pemerintah Provinsi Sumatra Barat beserta instansi terkait dapat segera merumuskan kebijakan yang adil, transparan, dan mempertimbangkan keberlangsungan hidup sektor pariwisata daerah.
Melalui pernyataan ini, asosiasi kembali memohon agar akses jalan Lembah Anai dapat segera dibuka secara normal. Jika perbaikan sarana masih membutuhkan waktu, ASITA mendesak adanya diskresi atau kebijakan khusus yang mempermudah akses bagi kendaraan pariwisata anggota ASITA demi memulihkan ekonomi sektor pariwisata.
Baca Juga: Pakai Teknologi Modern, Perbaikan Permanen Jalan Lembah Anai Dikebut Lebih Cepat
“Kami percaya keamanan, kenyamanan, dan kepastian akses merupakan fondasi utama dalam membangun industri pariwisata yang sehat dan berkelanjutan di Sumatra Barat,” tutup Nadirsyah Bakri. [*/hdp]
