Padang, Padangkita.com — Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan stimulan bagi korban bencana hidrometeorologi. Komitmen ini menjadi fokus utama dalam Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, secara virtual pada Senin (6/7/2026).

Rapat koordinasi tingkat nasional ini turut diikuti oleh 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 lalu. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, tampak mengikuti jalannya rapat dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.

Iklan

Dalam arahannya, Letjen TNI Suharyanto memberikan tenggat waktu yang tegas terkait penyelesaian program pemulihan pascabencana. Penyaluran bantuan stimulan untuk rumah kategori rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Sementara itu, penyelesaian rumah rusak berat yang memerlukan pembangunan hunian tetap (Huntap) ditargetkan selesai sepenuhnya pada tahun 2027.

“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” tegas Suharyanto kepada seluruh kepala daerah yang hadir.

Iklan

Guna memastikan hunian yang dibangun layak huni, Suharyanto mengungkapkan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah mengusulkan kenaikan nilai bantuan pembangunan Huntap mandiri. Bantuan yang sebelumnya bernilai Rp60 juta per unit diusulkan naik menjadi Rp80 juta per unit. Penyesuaian ini dinilai perlu mengingat besaran bantuan sebelumnya dianggap belum mencukupi standar kelayakan.

“Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar,” tambah Kepala BNPB tersebut.

Menanggapi instruksi dari pemerintah pusat, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen penuh untuk melakukan percepatan. Dalam rapat tersebut, Maigus didampingi oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, serta empat camat dari wilayah terdampak, yakni Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.

“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” ujar Maigus Nasir memberikan instruksi kepada jajarannya.

Iklan

Pemko Padang sendiri telah menunjukkan progres yang signifikan. Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, melaporkan bahwa seluruh bantuan stimulan untuk 55 kepala keluarga penerima kategori rumah rusak ringan dan sedang telah rampung disalurkan. Lebih lanjut, Pemko Padang juga telah mengajukan enam kepala keluarga tambahan untuk menerima bantuan pada tahap berikutnya. Saat ini, proses verifikasi terhadap 23 unit Huntap mandiri juga sedang berlangsung di bawah pengawasan Inspektorat BNPB.

Hendri memaparkan bahwa secara keseluruhan, kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan melalui skema kolaborasi lintas instansi. Sekitar 240 unit direncanakan akan dibangun melalui dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan sisa kekurangannya akan ditutupi melalui dukungan langsung dari BNPB.

Baca Juga: Kepala BNPB Tinjau Lokasi Huntara dan Huntap Kota Padang

“Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan, sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” kata Hendri Zulviton memungkas laporannya. [*/hdp]