Jakarta, Padangkita.com – Kabar gembira untuk para pekerja, khususnya yang menerima upah maksimal Rp3,5 juta per bulan. Ini menyusul adanya kebijakan pemerintah yang akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan BSU dibayarkan sekaligus untuk periode tiga bulan dan dijadwalkan disalurkan pada November – Desember 2026.
Ketentuan BSU 2026 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. Penyaluran dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan bantuan diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan. Pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri untuk mendapatkan BSU.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” kata Indah dalam siaran pers Biro Humas Kemenaker, dikutip Jumat (6/11/2026).
Berdasarkan ketentuan Kemenaker, calon penerima BSU 2026 harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut:
- Warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026
- Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayahnya
- Bukan anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI, maupun Polri
- Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Besaran upah yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Batas upah penerima BSU tidak selalu terpaku pada angka Rp3,5 juta. Untuk pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari angka tersebut, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat, dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, di daerah yang tidak memiliki UMK, acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan ketentuan pembulatan yang sama. Penyesuaian ini membuat batas upah penerima dapat berbeda antardaerah. Karena itu, pekerja perlu memperhatikan ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Kemenaker mengingatkan pemberi kerja agar memastikan data pekerja yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketepatan data kepesertaan dan upah menjadi bagian penting dalam proses penetapan penerima BSU.
“Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” kata Indah.
Baca juga: Peraturan Terbaru BSU 2026, Ini Syarat Penerima Bantuan Rp900 Ribu
Pekerja dapat memeriksa informasi resmi mengenai BSU 2026 melalui laman BSU Kemnaker atau menghubungi pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630. Dengan tidak adanya kewajiban pendaftaran mandiri, pekerja perlu memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan informasi upah yang dilaporkan pemberi kerja telah sesuai. Pemenuhan persyaratan menjadi dasar penetapan penerima bantuan. [*/pkt]