Padang, Padangkita.com – Tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif menuntut tersedianya sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis.
Di sinilah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) mengambil peran strategis sebagai kawah candradimuka pendidikan nonformal yang adaptif terhadap kebutuhan industri.
Guna memastikan kualitas lulusan kursus benar-benar terserap oleh pasar kerja, Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Pendampingan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) LKP Tahap I. Kegiatan krusial ini dilangsungkan di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Jumat (19/6/2026).
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang hadir membuka acara tersebut, menegaskan bahwa penjaminan mutu lembaga kursus adalah kunci utama untuk mencetak generasi yang kompeten dan berdaya saing global. Mengusung tema “Baiknya Kursus, Baiknya Masa Depan”, program ini dinilai sangat selaras dengan visi Kota Padang.
“Penerapan SPMI merupakan langkah penting untuk memastikan layanan pendidikan dan pelatihan berjalan sesuai standar. Mutu lembaga kursus akan menentukan kualitas lulusannya, sehingga melahirkan generasi yang terampil, produktif, dan siap berkontribusi bagi pembangunan bangsa maupun daerah,” ujar Maigus Nasir.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa LKP bukan sekadar tempat belajar alternatif, melainkan ujung tombak pemerintah daerah dalam mengentaskan permasalahan ekonomi masyarakat.
“Lembaga kursus dan pelatihan merupakan salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran. Potensi kerja di luar negeri sangat besar, sehingga peningkatan kualitas dan penjaminan mutu lembaga menjadi hal yang sangat penting,” tegasnya memotivasi para operator LKP dari Kota Padang dan Bukittinggi yang turut hadir.
Komitmen peningkatan mutu ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Direktur Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Yaya Sutarya, mengungkapkan adanya pergeseran kebijakan strategis yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah mulai tahun 2026.
“Mulai 2026, pelaksanaan SPMI dan evaluasi kinerja LKP menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dengan dukungan sistem digital yakni Sistem Penjaminan Mutu Terpadu Lembaga Kursus (Si Permata). Melalui sistem tersebut, setiap lembaga wajib melakukan evaluasi diri sebagai dasar peningkatan mutu dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan,” ungkap Yaya Sutarya.
Inovasi digital “Si Permata” ini akan menjadi fondasi utama dalam membangun budaya mutu pendidikan nonformal. Hasil evaluasi dari sistem ini bahkan akan menjadi penentu nasib lembaga kursus ke depannya.
“Hasil evaluasi kinerja nantinya menjadi syarat utama bagi lembaga kursus yang ingin mengikuti akreditasi melalui Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang mulai dibentuk tahun ini. Karena itu, seluruh LKP didorong aktif menerapkan SPMI dan mengikuti proses evaluasi secara konsisten,” tambahnya.
Hal senada turut ditegaskan oleh Kepala Subdirektorat Bina Kursus dan Pelatihan, Yohana Rumanda. Ia menitikberatkan pada pentingnya pemetaan mutu dan evaluasi yang tidak boleh terputus.
“Melalui SPMI, setiap lembaga diharapkan mampu membangun sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan sehingga kualitas layanan pendidikan dan pelatihan semakin meningkat serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia kerja,” pungkas Yohana Rumanda.
Baca Juga: Perkuat Riset Berbasis Data, UNAND dan BPS Resmikan Pojok Statistik
Melalui sinergi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola LKP, penyelenggaraan kursus di Kota Padang diharapkan tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan menjadi paspor emas bagi generasi muda menuju karier cemerlang di kancah nasional maupun internasional. [*/hdp]