Padang, Padangkita.com – Ratusan kepala sekolah di Kota Padang kini mendapat angin segar terkait pengelolaan anggaran pendidikan.

Guna mencegah praktik pungutan liar serta menghindari intimidasi dari oknum tidak bertanggung jawab, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Padang menggelar kegiatan penerangan hukum di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kamis (26/2/2026).

Iklan

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. Mengusung tema pengenalan tugas dan fungsi Bidang Intelijen serta Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), acara ini dihadiri oleh ratusan kepala sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK, hingga MTs negeri dan swasta se-Kota Padang.

Langkah taktis kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi pelindung bagi tenaga pendidik di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut. Dalam sambutannya, Maigus Nasir memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif jajaran Kejari Padang.

Iklan

Menurutnya, pemahaman hukum sangat esensial agar para kepala sekolah tidak lagi ragu, cemas, atau takut dalam mengelola anggaran pendidikan yang diamanatkan negara kepada mereka.

Maigus menilai, agenda penerangan hukum ini sangat selaras dengan program unggulan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, yakni Padang Amanah. Program ini secara khusus menitikberatkan pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan terbebas dari praktik pungutan liar.

“Padang Amanah adalah komitmen kuat kita untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita ingin membangun tata kelola yang memiliki karakter dan kepribadian, ditopang oleh nilai-nilai agama serta budaya yang sesuai dengan visi luhur kita bersama,” ujar Maigus dalam pidato pembukaannya.

Lebih lanjut, ia mendorong seluruh kepala satuan pendidikan untuk selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyusunan laporan keuangan sekolah. Untuk mendukung ekosistem yang bersih tersebut, Pemko Padang juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang bertujuan memperkuat sistem pengawasan secara menyeluruh.

Iklan

“Kami sangat berharap, melalui penyuluhan hukum dari Kejari ini, kinerja serta prestasi para kepala sekolah dapat semakin meningkat tajam tanpa adanya rasa waswas. Tahun ini merupakan tahun kedua masa kepemimpinan kami. Oleh karena itu, mari jadikan momentum berharga ini sebagai langkah penguatan tata kelola birokrasi yang bersinergi erat dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Basril, membeberkan alasan mendasar di balik pelaksanaan edukasi hukum tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya masih sering mendengar keluhan terkait adanya kepala sekolah yang merasa mendapat intimidasi dari pihak atau oknum tertentu.

Modus yang kerap digunakan oknum tersebut adalah ancaman pelaporan kepada aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana sekolah maupun administrasi kegiatan belajar mengajar.

Baca Juga: Pemko Padang Gandeng Kejari Cegah Pelanggaran Hukum Proyek Strategis Nasional

“Kami ingin membangun pemahaman yang komprehensif dan setara terkait tugas dan fungsi institusi Kejaksaan, khususnya di ranah Intelijen dan Datun. Dengan pemahaman yang benar, Kejaksaan siap mendampingi agar para kepala sekolah dapat menjalankan tugas mulianya secara profesional, tenang, dan tentunya selalu berjalan di koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Basril. [*/hdp]