Padang, Padangkita.com — Demi mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dari praktik korupsi dan pungutan liar (pungli), Pemerintah Kota Padang memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan sekolah. Upaya ini direalisasikan dengan mengumpulkan ratusan kepala sekolah dan bendahara guna mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan di sektor pendidikan.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan tersebut diselenggarakan di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Padang, pada Selasa (28/7/2026). Pertemuan ini diinisiasi oleh Inspektorat Kota Padang bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

Iklan

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari program unggulan Padang Amanah. Program tersebut menargetkan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan terhindar dari praktik rasuah hingga akhir masa jabatannya.

“Untuk mencapai sebuah tujuan perlu perencanaan baik. Seperti program unggulan yang disusun dua tahun lalu, melibatkan tim ahli dan diskusi alot, sehingga akhirnya melahirkan indikator pencapaian yang kini dijalankan,” ungkap Fadly dalam sambutannya.

Iklan

Fadly mengingatkan para pengelola anggaran pendidikan bahwa perencanaan yang buruk acap kali menjadi celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan.

“Perencanaan kerja yang tidak baik akan dimanfaatkan oleh orang tertentu, kami minta Inspektorat dapat membantu supaya tidak terjadi pelanggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fadly mendorong para peserta yang hadir untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang konsultasi dan berbagi solusi, agar temuan atau masalah serupa tidak terulang di masa depan.

“Saat ini kita hadir dalam forum evaluasi, silakan bertanya apa yang menjadi kekurangan dan masalah yang ada, semoga ke depan tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan perencanaan,” tambahnya.

Iklan

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Pembantu 4 Kota Padang, Perwita Sari, memaparkan bahwa langkah preventif ini sangat krusial, terutama untuk memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Kegiatan ini untuk menambah pengetahuan kepala sekolah, pengawas maupun bendahara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta mampu mengelola dana BOS,” jelas Perwita.

Ia juga menyebutkan bahwa rapat koordinasi pengawasan ini berlangsung selama tiga hari untuk mengakomodasi seluruh peserta dari berbagai jenjang.

“Kegiatan ini diikuti 600 peserta dari tanggal 28 hingga 30 Juli nanti, peserta berasal dari sekolah negeri dan swasta,” tutup Perwita.

Baca Juga: Disdik Padang Bolehkan Sekolah Pakai Dana BOS Buat Bantu Paket Internet Guru dan Siswa

Turut hadir dalam acara evaluasi tersebut Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopie Krislova. [*/hdp]