Padang, Padangkita.com – Menjelang libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Padang mengambil langkah tegas untuk melindungi konsumen dari praktik kenaikan harga tidak wajar atau yang kerap dikenal dengan istilah getok harga. Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Kepastian Harga dalam Rangka Perlindungan Konsumen.

Surat edaran yang diterbitkan pada Selasa (17/3/2026) ini menyasar langsung seluruh pelaku usaha kuliner di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut. Kebijakan strategis ini mewajibkan setiap pelaku usaha kuliner, mulai dari restoran kelas atas hingga pedagang kaki lima, untuk memiliki daftar menu dan mencantumkan harga secara jelas.

Iklan

Informasi harga tersebut harus tertera pada buku menu, daftar harga yang ditempel di dinding, maupun media informasi visual lainnya yang mudah diakses dan dibaca oleh konsumen sebelum mereka memesan makanan. Transparansi ini diharapkan mampu menekan potensi kesalahpahaman antara pedagang dan pembeli.

Tidak hanya sebatas harga makanan dan minuman, transparansi juga ditekankan pada komponen biaya lain. Apabila terdapat pungutan pajak restoran atau biaya tambahan layanan (service charge), pelaku usaha wajib menginformasikannya secara terbuka kepada konsumen sebelum proses pemesanan atau pembayaran dilakukan.

Iklan

Selain itu, pelaku usaha dilarang keras menaikkan harga secara sepihak setelah pesanan dibuat tanpa adanya pemberitahuan di awal.

Langkah preventif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah untuk menjaga citra pariwisata Kota Padang agar tetap menjadi destinasi wisata kuliner yang ramah dan berintegritas.

“Kepastian harga menjadi hal penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan wisatawan terhadap sektor kuliner di Kota Padang,” ujar Fadly Amran.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa aturan ini bukan sekadar imbauan tertulis. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat edaran tersebut akan diganjar dengan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari sanksi administratif berupa teguran dan pencabutan izin usaha, hingga ancaman sanksi pidana.

Iklan

Untuk memastikan aturan ini berjalan efektif, jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Padang akan menerjunkan tim untuk melakukan pengawasan secara intensif di lapangan dan siap menindak tegas setiap temuan pelanggaran.

“Sama-sama kita jaga agar wisatawan atau perantau yang mudik ke Kota Padang, bisa berlibur dengan aman dan nyaman. Termasuk aman untuk berbelanja di Kota Padang,” tegasnya.

Baca Juga: Terkait Surat Edaran Pemko, Tempat Hiburan di Padang Sepakat Tutup Selama Ramadan

Melalui kebijakan ini, diharapkan seluruh pelaku usaha kuliner dapat bersinergi mematuhi aturan main yang ada. Dengan terciptanya iklim usaha yang sehat dan transparan, sektor pariwisata Kota Padang siap menyambut lonjakan kunjungan wisatawan dan perantau dengan jaminan rasa aman dan nyaman selama momentum perayaan Idulfitri. [*/hdp]