Padang, Padangkita.com — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan strategi pengelolaan keuangan daerah guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.

Komitmen ini terlihat saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Wakil Wali Kota, Maigus Nasir, memimpin rapat strategis dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Palanta Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (14/4/2026).

Iklan

Rapat tingkat tinggi tersebut secara khusus membedah skema pengelolaan dan realisasi pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Pusat kepada Pemko Padang.

Dalam paparannya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, merinci bahwa total alokasi dana TKD yang dikucurkan pusat untuk Kota Padang pada tahun ini menembus angka Rp371.851.350.000. Penyaluran dana segar ini dilakukan secara bertahap guna menjaga stabilitas arus kas daerah.

Iklan

“Hingga saat ini, dana yang telah disalurkan mencapai dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp124.129.548.000 pada 26 Februari lalu, disusul tahap kedua senilai Rp93.097.161.000 pada 31 Maret 2026. Dengan total penyaluran mencapai Rp217.226.709.000, saat ini masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp154.624.641.000 yang akan segera direalisasikan,” urai Raju secara detail.

Tidak hanya mengandalkan TKD, Raju menambahkan bahwa Pemerintah Kota Padang juga telah menerima dan merealisasikan sepenuhnya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp900 juta.

Sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900, arah penggunaan TKD tahun 2026 ini memiliki peruntukan yang sangat spesifik. Anggaran tersebut diprioritaskan bagi daerah terdampak bencana, dengan fokus pada tiga pilar utama: prabencana, tanggap darurat, serta penanganan pascabencana yang mencakup tahapan krusial seperti rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menanggapi besarnya mandat dari pemerintah pusat tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran memberikan instruksi tegas. Ia mewajibkan seluruh jajarannya untuk mengelola anggaran secara terukur, transparan, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat.

Iklan

“Saya meminta seluruh perangkat daerah melalui TAPD untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran ini diarahkan pada program prioritas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Fokus utama kita saat ini adalah perbaikan sektor infrastruktur dan pemulihan ekonomi warga,” tegas Fadly Amran.

Baca Juga: RAPBD 2026 Padang Hadapi Tantangan, Dana Transfer Pusat Berkurang Rp 345 Miliar

Wali Kota juga mewanti-wanti pentingnya akuntabilitas dan efektivitas dalam penyerapan anggaran. Ia menargetkan agar seluruh program berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meminimalisasi munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun anggaran. [*/hdp]