Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menunjukkan keseriusan dalam mengentaskan persoalan banjir dan genangan air yang kerap melanda wilayahnya.
Komitmen tersebut dimatangkan melalui Rapat Pembahasan Master Plan Penanganan Drainase Kota Padang yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Jumat (22/5/2026).
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, para asisten pemerintahan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kota Padang.
Berdasarkan pemetaan dalam Master Plan 2025, Kota Padang saat ini memiliki 50 zona drainase yang ditopang oleh 224 jaringan saluran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 zona teridentifikasi sebagai titik rawan genangan air yang membutuhkan penanganan tata kelola air secara segera.
Guna merealisasikan rencana induk tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan alokasi anggaran yang signifikan, yakni sebesar Rp100 miliar pada tahun ini.
Dana tersebut difokuskan untuk membiayai proyek infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan sistem drainase dan normalisasi saluran irigasi yang selama ini tidak berfungsi optimal.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa serapan anggaran ini harus dieksekusi secara presisi dan tepat sasaran, terutama di wilayah-wilayah langganan banjir seperti Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Kuranji, Nanggalo, dan Koto Tangah.
“Anggaran yang kita siapkan ini harus mampu menjawab berbagai permasalahan banjir yang kerap merendam sejumlah wilayah di Kota Padang. Anggaran yang kita siapkan ini harus menyentuh titik krusial banjir di Kota Padang seperti Jalan Gajah Mada dan kawasan Rawang,” tegas Maigus Nasir.
Dari sisi teknis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, merinci tahapan eksekusi yang akan berjalan pada tahun ini. Mengingat besarnya skala penanganan dan keterbatasan ruang fiskal, pengerjaan akan dilakukan secara terukur dan bertahap.
“Pada tahun 2026 melalui pendanaan yang tersedia, penanganan baru dapat dilakukan pada tujuh zona drainase. Sementara sebanyak 43 zona lagi belum ditangani secara penuh, dan akan kita tangani secara bertahap ke depannya,” jelas Malvi Hendri.
Selain menggenjot pembangunan fisik, Pemerintah Kota Padang juga melakukan pendekatan pemeliharaan nonfisik. Langkah mitigasi ini mencakup penguatan personel operasional di lapangan, seperti Tim Reaksi Cepat (TRC), petugas kebersihan, hingga Lembaga Pengumpul Sampah (LPS). Sinergi antarpetugas ini diharapkan mampu meminimalisasi penyumbatan saluran air akibat tumpukan sampah rumah tangga.
Maigus Nasir juga secara khusus menginstruksikan para pemangku wilayah di tingkat kecamatan untuk lebih proaktif memberikan edukasi kepada warga terkait penanganan darurat dan batas yurisdiksi infrastruktur.
Baca Juga: Miris, Lemari Hingga Coran Semen Dibuang ke Drainase Kota Padang
“Kepada camat, tolong perbanyak komunikasi dengan masyarakat. Sampaikan kepada masyarakat bahwa kewenangan penanganan bencana dan infrastruktur di Kota Padang ini berjenjang, terdiri dari kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota agar warga mendapat pemahaman yang utuh,” pungkasnya. [*/hdp]


