Lombok Barat, Padangkita.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).

Mahyeldi memandang, forum tersebut sebagai wadah strategis bagi para gubernur untuk memperkuat sinergi antardaerah sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional.

Iklan

“Di tengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita mesti perkuat koordinasi dan kolaborasi antardaerah. Sulit jika hanya berjalan sendiri. Itu lah salah satu alasan kita perlu hadir di forum ini,” ungkap Gubernur Mahyeldi

Kehadiran Gubernur Mahyeldi beserta jajaran terkait dalam forum tersebut menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sumbar.

Iklan

Ikut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri; Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar, Ezeddin Zain; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto.

Rapat kerja APPSI dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Dalam arahannya, Bima Arya menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, integritas, dan kepemimpinan yang transformatif di tingkat daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, gubernur memiliki dua peran strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur diminta memastikan terbangunnya koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan berbagai program prioritas nasional berjalan selaras dan efektif.

Wamendagri juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar para gubernur secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, serta organisasi perangkat daerah, baik secara tatap muka maupun melalui pertemuan daring. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan di tengah berbagai tantangan pembangunan.

Iklan

Selain koordinasi, para gubernur juga diminta memimpin langsung pelaksanaan program-program strategis di daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Kepemimpinan kepala daerah, menurut Bima, harus hadir hingga ke tingkat implementasi dan tidak sepenuhnya didelegasikan.

“Di Jakarta, bapak ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Tidak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu untuk tetap fokus dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan berbagai program, agar hasilnya optimal,” ungkap Bima.

Dalam kesempatan itu, Bima juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah, serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah.

Lebih lanjut, Wamendagri menekankan bahwa kepala daerah saat ini dituntut menjadi pemimpin yang transformasional, mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, perkembangan media sosial, hingga potensi persoalan hukum.

“Kami berharap sekali di forum ini, Bapak/Ibu Gubernur dapat saling menginspirasi melalui best practices masing-masing, agar bisa dijadikan contoh bagi yang underperformer,” tambah dia.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Pimpin Sidang Pemilihan Ketua Umum APPSI Periode 2025-2029

Bima Arya juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan inovasi. Rapat kerja APPSI yang berlangsung selama 2 hari, mulai 16 sampai 17 Juli 2026 dihadiri oleh seluruh Gubernur, serta jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI. [*/adpsb]