Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menunjukkan komitmen serius dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi.

Hal ini dibuktikan dengan audiensi bersama Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Senin (20/7/2026).

Iklan

Pertemuan strategis ini berfokus pada evaluasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta optimalisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan senilai Rp371,85 miliar.

Dana ratusan miliar rupiah tersebut dialokasikan secara khusus untuk mendanai berbagai program mitigasi dan penanganan bencana di Kota Padang. Guna mempercepat pemulihan, jajaran Pemko Padang telah resmi memulai tahapan tender untuk proyek-proyek vital tersebut pada hari yang sama.

Iklan

Kunjungan tim Kemendagri yang dipimpin oleh Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, beserta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, bertujuan untuk memberikan masukan sekaligus menyinergikan pembangunan lintas sektoral.

Sebelumnya, tim ini juga telah meninjau langsung progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Para utusan kementerian tersebut memberikan apresiasi tinggi atas langkah percepatan yang dieksekusi oleh Pemko Padang.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut hangat pendampingan dari pemerintah pusat ini. Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah daerah tidak hanya pada warga yang terdampak langsung bencana, tetapi juga persiapan relokasi bagi masyarakat yang wilayahnya terkena proyek strategis dari balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Lebih dari 300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya. Dan Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian pun juga hadir bersama, memberikan saran masukan dan kami pun juga menyampaikan tentang apa lagi tahapan-tahapan yang perlu kita bersamai. Khususnya kami menoticed tadi tentang pembangunan Huntap. Bukan saja Huntap bagi masyarakat yang terdampak, tapi juga huntap untuk masyarakat yang kemungkinan direlokasi karena pembangunan yang akan dilakukan oleh balai-balai Kementerian PU,” ujar Fadly Amran.

Iklan

Lebih jauh, Fadly memaparkan bahwa rencana pembangunan infrastruktur di Kota Padang akan mengusung konsep ramah lingkungan (green infrastructure) yang berpadu dengan pembangunan penangkal banjir skala besar. Ia berharap dana TKD ini juga mampu menyentuh kebutuhan dasar di kawasan relokasi masyarakat beserta fasilitas penunjangnya.

“Terima kasih atas apresiasi dari Tim Kemendagri, namun kami juga sangat berharap dukungan TKD dari Pemerintah Pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan, dan juga banyak lagi sebenarnya pembangunan-pembangunan infrastruktur, baik yang green infrastruktur dan juga infrastruktur besar untuk penanganan banjir ini,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi ancaman genangan dan banjir di masa depan, Pemko Padang telah merancang rencana induk (master plan) komprehensif yang memuat pembangunan dua embung berskala besar. Namun, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan tersendiri untuk merealisasikan megaproyek tersebut dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Oleh karena itu, atensi khusus dan kucuran dana dari pemerintah pusat menjadi hal yang sangat krusial.

“Tadi kami juga menyampaikan bahwasanya di dalam master plan yang sudah kita susun, ada pembangunan dua embung besar yang saya rasa ini pun juga perlu dikawal bersama-sama. Tidak akan memungkinkan bagi Kota Padang saja merealisasikan dalam kerangka 5 tahun ini. Namun, kalau ini bisa menjadi special attention dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan infrastruktur ini pun juga bisa paripurna, sehingga masyarakat Kota Padang lebih nyaman lagi, untuk mengantisipasi banjir-banjir besar lagi ke depannya,” pungkas Wali Kota.

Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam pertemuan penting ini, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perkim Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.

Baca Juga: Kemendagri Puji Kecepatan Pemulihan Pascabencana dan Pembangunan Huntap di Padang

Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi ketangguhan tata ruang Kota Padang dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. [*/hdp]