Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang tengah mematangkan strategi untuk mengamankan target ambisius Pendapatan Daerah yang dipatok mencapai Rp3,05 triliun pada Perubahan APBD 2026. Guna merealisasikan angka tersebut, pemerintah daerah mulai merombak regulasi untuk menyasar objek pajak dan retribusi baru yang selama ini belum tergarap maksimal.
Langkah taktis ini dibahas secara mendalam melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (22/6/2026).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang memimpin langsung rapat tersebut menyadari bahwa target pendapatan Rp3,05 triliun membutuhkan manuver fiskal yang luar biasa dari seluruh instansi. Meski mendesak jajarannya untuk agresif mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak menekan perekonomian warga.
“Kenaikan target menjadi Rp3,05 triliun dalam Perubahan APBD 2026 ini harus kita dukung dengan langkah-langkah konkret. Pendapatan daerah harus tergali secara optimal, namun dengan catatan penting: tidak boleh membebani masyarakat. Perubahan Perda ini harus mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” ujar Fadly Amran.
Untuk mencapai keseimbangan tersebut, Fadly menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD agar lebih inovatif. Sektor potensial seperti pariwisata, perdagangan, hingga pelayanan kesehatan diminta untuk dipetakan ulang guna menemukan celah pendapatan yang sesuai regulasi.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, turut menekankan bahwa ruang fiskal kota masih bisa diperlebar jika pemerintah jeli melihat peluang. Namun, ia mengingatkan agar semangat mengumpulkan pundi-pundi daerah tidak menabrak aturan hukum.
“Kita harus menggali potensi pajak dan retribusi daerah sekecil apa pun. Pemanfaatan gedung pemerintahan, fasilitas ruang publik, pajak hotel dan restoran, serta potensi lainnya perlu dipetakan dengan matang. Namun, saya tekankan bahwa setiap penambahan objek pajak maupun retribusi baru wajib memiliki dasar hukum yang kuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Maigus.
Revisi aturan pajak daerah ini sejatinya juga merupakan respons Pemko Padang atas koreksi dari pemerintah pusat. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Atos, memaparkan bahwa terdapat sejumlah arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait evaluasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang harus segera diakomodasi.
“Ada beberapa catatan penting dari Kemendagri yang kita tindak lanjuti hari ini. Salah satunya berkaitan dengan objek retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang memerlukan penyesuaian pengaturan dalam Perda. Selain itu, kami juga melakukan penyempurnaan pada batang tubuh perda terkait pengaturan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” urai Atos merinci celah pendapatan baru tersebut.
Baca Juga: Kota Padang Genjot Pengelolaan Sampah Lewat LPS, Tarif Retribusi Disorot Warga
Rapat sinkronisasi ini turut dihadiri oleh para pemangku kebijakan kunci, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Sonny Budaya Putra, serta jajaran pimpinan OPD terkait. Melalui pembenahan regulasi ini, Pemko Padang berharap kemandirian fiskal daerah dapat menguat dan roda pembangunan kota berjalan tanpa hambatan defisit anggaran. [*/hdp]