Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan atau pilot project untuk program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Penunjukan ini diharapkan menjadi solusi konkret atas polemik ketidakakuratan data penerima bantuan yang kerap terjadi di tengah masyarakat.
Langkah strategis ini diresmikan melalui kunjungan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian. Rombongan tersebut disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dalam sebuah rapat koordinasi di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang pada Jumat (24/4/2026).
Turut hadir dalam pertemuan penting tersebut Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram beserta jajaran perwakilan BI Pusat dan Kemenpan RB.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyambut baik kepercayaan dari pemerintah pusat. Ia memandang digitalisasi ini sebagai lompatan besar untuk membenahi tata kelola penyaluran bantuan sosial di daerahnya.
“Selama ini persoalan utama kita ada pada data. Ada masyarakat yang tercatat miskin secara administrasi padahal tidak, dan sebaliknya yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk data. Melalui digitalisasi bansos ini, kita harap semuanya menjadi jelas dan bantuan tersalurkan tepat sasaran,” ujar Maigus Nasir memberikan penegasan.
Sebagai bentuk komitmen penuh, Pemko Padang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota mengenai pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan 1.700 agen lapangan yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), hingga pengurus masjid dan musala.
Para agen lintas sektor ini akan bertugas memperkuat pendataan sekaligus memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat di tingkat akar rumput.
“Para agen akan dibekali pelatihan dan sosialisasi intensif agar masyarakat mampu mengakses sistem digital dengan baik, didukung kesiapan infrastruktur dan tim teknis. Kita menargetkan peluncuran program digitalisasi bansos di Kota Padang pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan rampung,” kata Maigus Nasir yang saat itu didampingi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Raju Minropa beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Di sisi lain, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa integrasi digital ini dirancang untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan negara. Ia secara khusus memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapan infrastruktur data kependudukan Kota Padang.
Berdasarkan data terkini, dari sekitar 961 ribu warga wajib KTP di Kota Padang, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman jejak identitas. Sementara itu, tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah melampaui angka 34 persen, menjadikannya yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.
Baca Juga: Dinas Sosial Kota Padang Telusuri Dugaan Penyelewengan Dana Bansos
“Dengan capaian tersebut, Kota Padang sebagai salah satu dari 42 penerima program Digitalisasi Bansos dinilai layak menjadi pelopor implementasi di Sumatera Barat. Program ini diharapkan menjadi tonggak reformasi penyaluran bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan tepat sasaran,” ucap Teguh Setyabudi. [*/hdp]