Padang, Padangkita.com – Selama dua hari berturut-turut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar agenda krusial untuk mengevaluasi arah pembangunan kota. Para wakil rakyat ini melakukan pembahasan mendalam terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025.

Tak tanggung-tanggung, proses pembedahan laporan ini dilakukan melalui skema gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV. Rangkaian rapat maraton yang berlangsung pada Senin hingga Selasa (30-31 Maret 2026) ini menjadi wujud nyata evaluasi komprehensif terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang, sekaligus momentum merumuskan rekomendasi strategis demi perbaikan layanan publik di masa depan.

Iklan

Bertempat di ruang rapat Komisi I hingga IV, pertemuan ini menghadirkan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berbagai instansi strategis turut dipanggil, mulai dari Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Pembahasan lintas pansus ini menitikberatkan pada tiga indikator utama: kesesuaian antara dokumen perencanaan, realisasi serapan anggaran di lapangan, serta seberapa besar dampak langsung program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Dari ruang rapat, mengemuka sejumlah catatan penting; ada capaian gemilang yang patut diapresiasi, namun tak sedikit pula pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Iklan

Menakar Manfaat Nyata, Bukan Sekadar Angka Administratif

Ketua Pansus I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb, memberikan penegasan bahwa evaluasi LKPJ tidak boleh hanya berkutat pada kerapian angka di atas kertas. Parameter utamanya adalah asas kemanfaatan bagi warga.

“Kami melihat LKPJ 2025 dari sisi pelaksanaan kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran, dan manfaat riil yang dihasilkan. Umumnya memang tidak ada yang sempurna, maka dari itu kami akan memberikan rekomendasi konstruktif agar segala kekurangan pada tahun 2025 dapat diperbaiki ke depan,” ujarnya saat ditemui pada Selasa (31/3/2026).

Usmardi menambahkan, berdasarkan hasil pendalaman dengan sejumlah mitra kerja seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPSDM, dan Dinas Pertanahan, pihaknya masih menemukan beberapa indikator capaian yang belum optimal.

“Pada umumnya masih ada kegiatan yang belum mencapai target 100 persen, termasuk penyerapan anggaran yang belum linear dengan perencanaan. Oleh karena itu, kita menaruh harapan besar ada perbaikan kinerja di masa mendatang,” katanya.

Iklan

Apresiasi Kinerja BUMD dan Dorongan Subsidi Silang

Di ruang berbeda, respons positif datang dari Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya. Pihaknya memberikan apresiasi khusus terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang yang realisasi targetnya nyaris menyentuh angka maksimal. Meski demikian, Rachmad mengingatkan agar perusahaan pelat merah tersebut tidak cepat berpuas diri.

“Kami sangat mengapresiasi capaian Perumda Air Minum yang performanya hampir menyentuh 100 persen. Untuk proyeksi ke depan, kami meminta adanya penambahan sambungan pelanggan baru sekitar 2 persen setiap bulannya, serta penguatan sistem mitigasi bencana pada infrastruktur air,” jelasnya memaparkan.

Lebih dari itu, Rachmad menyoroti pentingnya efisiensi biaya operasional agar BUMD mampu memberikan kontribusi sosial yang lebih luas. “Kami juga meminta agar biaya langsung bisa ditekan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan lahirnya program subsidi silang yang meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah,” tambahnya.

Kinerja positif juga ditunjukkan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM). Pansus II mengapresiasi PSM karena telah mampu mencetak kontribusi pendapatan bagi daerah. Namun, Rachmad memberikan catatan agar aspek pelayanan publik terus digenjot, salah satunya melalui penambahan fasilitas halte untuk armada Trans Padang.

Sorotan Terhadap Kendala Teknis dan Mitigasi Bencana

Sementara itu, Ketua Pansus III, Helmi Moesim, mengungkapkan bahwa kinerja OPD yang menjadi mitra kerjanya secara umum sudah berada di jalur yang benar. Bahkan, capaian realisasi fisik di lapangan rata-rata telah menyentuh batas maksimal.

“Dari sisi serapan keuangan memang belum semuanya mencapai 100 persen, tetapi realisasi fisiknya sudah maksimal. Rekomendasi lengkapnya akan kami sampaikan secara resmi dalam rapat paripurna kepada Saudara Wali Kota,” paparnya.

Walau begitu, Helmi memberikan catatan kritis terkait kendala teknis yang kerap menjadi biang kerok keterlambatan proyek, khususnya saat daerah dilanda cuaca ekstrem atau bencana.

“Kami menemukan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat terputusnya akses transportasi saat terjadi bencana. Ke depan, manajemen krisis dan solusi alternatifnya harus disiapkan sejak awal agar tidak mengganggu kinerja pembangunan,” tegas Helmi.

Memastikan Layanan Optimal dan Menuntaskan Janji Program

Ketua Pansus IV, H. Iskandar, menyatakan bahwa pihaknya masih memformulasikan kesimpulan akhir sembari menunggu seluruh proses pemaparan dari OPD rampung.

“Secara garis besar, hasil realisasi rencana kerja dan anggaran cukup bagus. Namun, ada beberapa indikator capaian yang belum terpenuhi dan ini perlu didukung oleh data dukung yang lebih akurat dan terukur,” ujarnya.

Iskandar menegaskan kembali bahwa muara dari seluruh evaluasi ini adalah kepuasan publik. “Tugas kami memastikan apakah rencana anggaran yang disusun benar-benar terealisasi dengan baik di lapangan, dan apakah layanan yang diberikan kepada masyarakat sudah mencapai titik optimal,” katanya.

Sebagai muara dari seluruh rangkaian evaluasi ini, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memberikan pernyataan penutup yang tegas. Ia meminta seluruh temuan dan evaluasi LKPJ 2025 ini dijadikan fondasi utama untuk melompat lebih tinggi pada tahun anggaran berikutnya, terutama dalam mengeksekusi janji kampanye dan program unggulan kepala daerah.

“Program unggulan yang tertunda atau belum tercapai pada tahun 2025 mutlak harus bisa diwujudkan pada tahun 2026 ini. Seluruh perangkat OPD dituntut untuk bekerja lebih kreatif, inovatif, dan berkinerja maksimal meskipun kita dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran,” tegas Muharlion.

Pucuk pimpinan legislatif Kota Padang ini juga tidak luput menyoroti kelalaian mitra rekanan pemerintah. “Kita menemukan fakta di lapangan ada pekerjaan fisik yang tidak selesai tepat waktu hingga berujung pada pengenaan sanksi denda. Ini harus menjadi bahan evaluasi ketat agar ke depan proses lelang dan pengerjaan jauh lebih baik,” tutupnya.

Baca Juga: DPRD Terima LKPJ Wali Kota Padang, Pansus Segera Dibentuk

Melalui pendalaman maraton ini, DPRD menaruh harapan besar agar daftar rekomendasi yang dilahirkan tidak hanya berakhir sebagai tumpukan dokumen formalitas, melainkan benar-benar bertransformasi menjadi pijakan strategis. Tujuannya satu: meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik bagi seluruh warga Kota Padang pada tahun-tahun mendatang. [*/hdp]