Lubuk Sikaping, Padangkita.com – Lebih dari separuh atau sekitar 60 persen wilayah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, merupakan kawasan hutan. Dengan potensi ekologi sebesar itu, tercatat 47 dari 52 nagari di daerah ini beririsan langsung dengan kawasan hutan.
Demi memaksimalkan potensi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak alam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman resmi merumuskan Rencana Aksi Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) periode 2026-2027.
Hingga saat ini, sebanyak 39 izin Perhutanan Sosial telah diterbitkan dan tersebar di 30 nagari, mencakup area kelola seluas kurang lebih 73.000 hektare. Namun, potensi masif ini bukannya tanpa kendala. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), hingga masih minimnya pengembangan usaha masyarakat tetap menjadi tantangan pelik di lapangan.
Menjawab tantangan tersebut, Pemkab Pasaman berkolaborasi dengan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI, serta didukung oleh European Union (EU), menggelar perumusan rencana aksi pada 2-3 Juli 2026 di Kantor Bupati Pasaman. Langkah strategis lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud implementasi aturan percepatan perhutanan sosial di tingkat pusat maupun provinsi.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, mengingatkan bahwa indikator keberhasilan program ini tidak sekadar bertumpu pada luasan lahan yang dialokasikan.
“Keberhasilan Perhutanan Sosial bukan diukur dari luas wilayah kelola, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kelembagaan yang semakin kuat, serta rencana aksi yang dapat diimplementasikan. Walaupun kewenangan pengelolaan hutan berada di tingkat provinsi, mari terus bersinergi mewujudkan Pasaman Bangkit yang Maju dan Berkelanjutan,” kata Welly.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, menyoroti pentingnya pendekatan holistik. Ia menyebut Sumbar merupakan provinsi pertama yang telah memiliki Peraturan Daerah khusus tentang Perhutanan Sosial. Saat ini, hampir 350 ribu hektare kawasan hutan di wilayahnya telah dikelola masyarakat dan memberi manfaat bagi lebih dari satu juta jiwa.
“Perhutanan Sosial bukan hanya mengelola hutan, tetapi juga menata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan tetap menghormati budaya lokal. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kehadiran Pokja PPS menjadi ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan di lapangan,” ujarnya.
Dari sudut pandang pendamping masyarakat, Direktur KKI WARSI, Adi Junedi, menilai Pokja PPS harus mampu menjadi jembatan yang membuka keran pendanaan lingkungan demi pembangunan desa.
“Perhutanan Sosial merupakan solusi pengelolaan hutan yang mampu menjaga kelestarian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pokja PPS harus menjadi ruang sinergi berbagai pihak sehingga mampu menyusun perencanaan yang strategis sekaligus membuka peluang pendanaan lingkungan, termasuk pendanaan karbon dan pembiayaan inovatif lainnya untuk mendukung pembangunan desa dan pengelolaan hutan berkelanjutan,” tuturnya.
Melalui Focus Group Discussion (FGD), perwakilan KPS yang hadir menyuarakan sejumlah harapan. Mereka meminta agar pemerintah mempermudah perizinan, memberikan pendampingan usaha secara berkelanjutan, memperbaiki akses jalan, serta menjamin keamanan kawasan hutan.
Menyikapi aspirasi tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Pokja PPS Pasaman menyatakan komitmennya. Mereka siap mengintegrasikan dukungan teknis maupun regulasi sesuai kapasitas masing-masing.
Baca Juga: KKI Warsi dan Masyarakat Adat Dorong Penetapan Perda Masyarakat Hukum Adat di Limapuluh Kota
Dokumen Rencana Aksi yang disepakati dari forum ini akan segera diserahkan kepada Bupati Pasaman sebagai pedoman mutlak pembangunan hutan berkelanjutan ke depan. [*/hdp]