Padang, Padangkita.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Arry Yuswandi menegaskan bahwa percepatan pembangunan daerah sangat bergantung pada kesiapan masyarakat serta transformasi ekonomi berbasis potensi lokal.

Hal itu disampaikan saat mewakili Gubernur sebagai keynote speaker dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2027, Selasa (31/3/2026).

Iklan

“Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kesiapan dan partisipasi aktif masyarakat, tidak bisa hanya mengandalkan dukungan dari luar,” ujarnya.

Arry menjelaskan, khusus di Kepulauan Mentawai, potensi yang dimiliki cukup besar terutama di sektor pariwisata, kelautan, pertanian, dan energi terbarukan. Namun, potensi tersebut belum berdampak signifikan karena ekonomi daerah masih didominasi sektor primer tanpa hilirisasi.

Iklan

“Transformasi ekonomi berbasis nilai tambah menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sekda Arry juga menyoroti paradoks pembangunan, di mana indikator sosial membaik, namun pertumbuhan ekonomi relatif rendah. Di Kepulauan Mentawai, kondisi ini terlihat dari rendahnya pengangguran tetapi kemiskinan masih tinggi, yang menunjukkan rendahnya produktivitas masyarakat.

Selain itu, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, rendahnya kualitas SDM, risiko bencana, serta belum meratanya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Untuk itu, Pemprov Sumbar mendorong arah kebijakan 2027 yang fokus pada transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan ketahanan daerah.

Iklan

“Strateginya meliputi penguatan UMKM, pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian wilayah,” jelasnya.

Arry juga menekankan pentingnya investasi yang inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Diharapkan ada pergeseran pola investasi dari padat modal ke padat karya, agar manfaatnya langsung dapat dirasakan masyarakat secara nyata.

“Pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil,” tegasnya.

Arry pun mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar percepatan pembanguan di daerah dapat terealisasi sesuai harapan.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana menyampaikan tantangan fiskal daerah seiring penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yang mengatur batas belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen.

“Kondisi ini menjadi tantangan dengan kapasitas fiskal yang terbatas. Karena itu, peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi menjadi langkah strategis,” ujarnya.

Baca juga: Perkuat Koordinasi Pembangunan, Pemprov Sumbar Tunjuk PIC Tiap Kabupaten/Kota

Diketahui, selain Kabupaten Kepulauan Mentawai, 16 kabupaten/kota di Sumbar juga melaksanakan Musrenbang pada akhir Maret ini. Pemprov Sumbar melalui penugasan narahubung (PIC) turut mengawal sinkronisasi program pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota. [*/adpsb]