Pariaman, Padangkita.com – Semua jajajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas diminta untuk tidak membeda-bedakan pasien dalam memberikan layanan. Pasien dengan biaya mandiri dengan pasien yang memakai BPJS mesti mendapat pelayanan yang sama.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi saat memberikan sambutan dalam acara “Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman” yang diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Kamis (9/4/2026).

Iklan

Hadir langsung dalam acara yang diadakan di Aula Balai Kota Pariaman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat (Sumbar) Dewi Nofyenti. Kegiatan itu mengusung tema ”Mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Ramah HAM tanpa Diskriminasi”.

“Tidak ada bedanya pasien BPJS maupun pasien mandiri. Tidak boleh ada petugas yang membeda-bedakan kualitas layanan berdasarkan status sosial atau ekonomi. Tidak boleh membedakan pasien dari suku atau agama apa pun, yang namanya pasien semua harus dilayani dengan baik dan berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, ramah, serta manusiawi,” ungkap Mulyadi.

Iklan

Disampaikan, tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Tugas mereka tidak hanya mengobati atau menyembuhkan penyakit secara medis, tetapi juga menyembuhkan dengan pendekatan kemanusiaan.

“Kesehatan adalah hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu pelayanan kesehatan yang kita berikan, harus berlandaskan pada prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM,” jelasnya.

Mulyadi mengajak semua pihak yang berkepentingan menjadikan Dinas Kesehatan Kota Pariaman, meliputi Rumah Sakit dan seluruh Puskesmas di bawahnya sebagai institusi yang humanis dan peduli HAM dengan pelayanan yang adil. Tidak hanya menyehatkan fisik masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan mereka kepada pemerintah

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius. Mari kita perkuat komitmen, tingkatkan kualitas, dan wujudkan pelayanan kesehatan yang setara untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman. Sehingga kita dapat mewujudkan akses pelayanan kesehatan ramah HAM tanpa diskriminasi di Kota Pariaman,” tegas Mulyadi.

Iklan

Sementara itu, Dewi Nofyenti menyebutkan bahwa penguatan kapasitas HAM ini diberikan untuk semua ASN khususnya bagi tenaga medis dan kesehatan yang berada di daerah Kabupaten/Kota yang ada di Sumbar. Termasuk juga masyarakat, komunitas dan pelaku usaha, yang bertujuan memasyarakatkan nilai-nilai HAM agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi orang lain.

Dewi menerangkan bahwa HAM memiliki posisi strategis dalam visi dan misi Presiden, termasuk dalam program ketahanan pangan, pemberian makanan bergizi gratis, dan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian dari penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca juga: Wawako Mulyadi Tutup Festival Literasi Pariaman 2025, Direncanakan Jadi Agenda Tahunan

“Dengan menerapkan nilai-nilai HAM dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan yang mementingkan martabat, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta saling menghargai sesama tanpa diskriminasi dan setara bagi semua,” pungkasnya.

Hadir dalam acara itu Asisten I Elvis Chandra, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Badan, Kabag, dan Camat se-Kota Pariaman, serta jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas. [*/pkt]