Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menaruh perhatian serius terhadap optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya. Guna memastikan program prioritas tersebut berjalan aman dan tepat sasaran, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut hangat kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra. Pertemuan strategis ini berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (12/5/2026).
Fokus utama dari pertemuan ini adalah membahas sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program MBG. Perhatian khusus diarahkan pada distribusi gizi yang menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), serta bayi di bawah lima tahun (balita), yang merupakan kelompok paling rentan terhadap risiko stunting.
Dalam perbincangan tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, memaparkan betapa pentingnya pengawasan berlapis terhadap implementasi Program MBG di ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini. Menurutnya, selain berorientasi pada pemenuhan hak gizi anak, program ini juga dirancang untuk menghadirkan efek ganda (multiplier effect) terhadap perputaran ekonomi masyarakat lokal.
“Kita akan mendorong kesiapan pasar tradisional, koperasi, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam menyambut kebutuhan rantai pasok Program MBG, terutama terkait sertifikasi produk pangan seperti daging ayam, sapi, dan sayur,” ujar Fadly Amran memaparkan peluang pemberdayaan ekonomi lokal.
Lebih jauh, Fadly menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Padang untuk segera berbenah dan menyesuaikan sistem mereka dengan standardisasi ketat yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menaruh harapan besar bahwa intervensi gizi terpadu ini dapat menjadi solusi jitu untuk menekan angka stunting di Kota Padang yang saat ini masih memerlukan perhatian ekstra.
Meski demikian, Fadly juga memberikan catatan kritis kepada masyarakat dan jajaran dinas terkait agar tidak terlena dengan adanya bantuan ini.
“Jangan sampai orang tua berpikir karena sudah ada MBG, maka pemenuhan kebutuhan gizinya sudah selesai. Saya minta kepada dinas terkait untuk melakukan intervensi konkret terkait hal ini, supaya Program MBG tepat sasaran dan tetap ada edukasi gizi berkelanjutan di tingkat keluarga,” katanya memberikan arahan.
Sementara itu, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengapresiasi langkah Pemko Padang sekaligus menegaskan bahwa kunjungan kerjanya bertujuan untuk mengawal Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi makanan bagi kelompok 3B. KPAI ingin memastikan bahwa hak anak dan ibu untuk mendapatkan asupan bergizi terlaksana dengan memprioritaskan keamanan pangan.
“Kami menekankan pentingnya sertifikasi kelayakan higiene pada seluruh unit SPPG serta pengawasan ketat terhadap seluruh proses. Ini dimulai dari kondisi dapur, pengelolaan limbah, pemilahan bahan baku, kesehatan tenaga pengolah, hingga proses pengemasan dan distribusi makanan agar benar-benar sesuai dengan standar keamanan pangan,” ujar Jasra Putra merincikan.
Baca Juga: Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Wali Kota Padang Ajak Investor Berkolaborasi
Sinergi antara Pemko Padang dan KPAI ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelayanan gizi yang profesional, higienis, dan terawasi dengan baik, demi mewujudkan generasi masa depan Kota Padang yang cerdas dan bebas dari bayang-bayang stunting. [*/hdp]