Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mematangkan penerapan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai langkah strategis menekan angka penyaluran yang salah sasaran. Transformasi tata kelola ini semakin diperkuat setelah Kementerian Sosial menunjuk Kota Padang sebagai salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang menjadi proyek percontohan (pilot project) nasional.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengungkapkan bahwa terobosan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi penyaluran bansos terdahulu yang kerap dinilai kurang efektif.

Iklan

Melalui portal sistem digital terpadu, pemerintah pusat dan daerah dirancang mampu memverifikasi data masyarakat secara waktu nyata (real-time). Sistem ini diupayakan dapat memangkas celah manipulasi sehingga jaring pengaman sosial benar-benar menyentuh masyarakat miskin yang berhak.

“Tujuan utama dari peralihan ke sistem digital ini adalah transparansi dan ketepatan data demi mendapatkan data yang berkualitas, menjamin ketepatan sasaran, serta memperoleh kepastian angka yang jelas mengenai jumlah riil penerima manfaat di Kota Padang untuk tahun anggaran 2027 mendatang,” kata Eri Sanjaya, Selasa (23/6/2026).

Iklan

Guna merealisasikan akurasi data tersebut, Dinas Sosial Kota Padang membuka dua jalur pendaftaran. Pendekatan hibrida ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, tidak kehilangan haknya akibat kesenjangan akses teknologi.

Jalur pertama adalah pendaftaran mandiri. Warga yang merasa memenuhi kriteria prasejahtera dapat mengakses tautan resmi pemerintah untuk mengisi kuesioner dan melengkapi data dasar. Fase awal pendaftaran mandiri ini bergulir sepanjang bulan Juni 2026.

Sebagai antisipasi bagi warga yang tidak memiliki ponsel pintar atau gagap teknologi, pemerintah telah menyiagakan 1.750 agen pendamping. Ribuan agen tersebut disebar ke seluruh pelosok kecamatan hingga tingkat rukun tetangga (RT).

“Agen penjangkauan ini melibatkan sinergi dari ASN Dinas Sosial, pihak kecamatan, kelurahan, pendamping PKH, ketua RT dan RW, pengurus PKK, hingga para relawan yang siap membantu melakukan penginputan data warga,” ujarnya.

Iklan

Alur kerja sistem digital ini dirancang lebih transparan. Usai pengumpulan data di lapangan, sistem akan menyaring kelayakan pendaftar secara otomatis. Untuk menjamin asas keadilan, Pemko Padang juga membuka masa sanggah selama tiga bulan berturut-turut, yakni pada September hingga November 2026. Masa ini memberi ruang bagi publik untuk melaporkan kekeliruan data sebelum daftar penerima manfaat dikunci secara final pada akhir November.

Meski menjanjikan transparansi, peralihan ini menuntut kesiapan administrasi kependudukan warga. Eri Sanjaya mengingatkan pendaftar wajib menyiapkan KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan mengurus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menjadi syarat krusial validasi data tunggal.

Baca Juga: Padang Pimpin Pilot Project Digitalisasi Bansos di Sumbar

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang saat ini juga tengah gencar melakukan pelayanan keliling ke berbagai kecamatan untuk memfasilitasi warga dalam melakukan aktivasi identitas digital tersebut,” ulasnya menutup penjelasan. [*/hdp]