Padang, Padangkita.com — Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Padang Pariaman menggandeng Bank Nagari untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu caranya dengan mendorong integrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbasis digital melalui QRIS dan Virtual Account Bank Nagari.

Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi, Rabu (29/4/2026), di Kantor Pusat Bank Nagari Pegambiran, Kota Padang. Padang kesempatan itu hadir Kepala BPKD Padang Pariaman M. Fadhli, Kepala Bidang Pendataan BPKD, serta Kepala Cabang Bank Nagari Lubuk Alung Afrizon, bersama jajaran.

Iklan

Disebutkan bahwa integrasi pembayaran digital ini bukan sekadar inovasi layanan, lebih dari itu merupakan solusi konkret menjawab tantangan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Selama ini, keterbatasan akses dan waktu kerap menjadi kendala masyarakat dalam memenuhi kewajiban PBB.

Kini, dengan sistem QRIS dan Virtual Account, pembayaran pajak dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke loket resmi.

Iklan

Kepala BPKD Padang Pariaman M. Fadhli, menegaskan bahwa kemudahan akses menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak daerah.

“Digitalisasi ini kita dorong untuk menghilangkan hambatan dalam pembayaran. Ketika akses semakin mudah, cepat, dan transparan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat secara signifikan,” ujarnya.

Selain memberikan kemudahan, sistem ini juga menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Setiap transaksi tercatat secara real time, meminimalisasi potensi kesalahan maupun kebocoran, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan pajak.

Dari sisi perbankan, Bank Nagari menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung implementasi sistem pembayaran non-tunai tersebut. Kepala Cabang Bank Nagari Lubuk Alung, Afrizon, menyebutkan bahwa pemanfaatan QRIS dan Virtual Account akan memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis dan aman bagi masyarakat.

Iklan

“Ini bukan hanya soal kemudahan, tetapi juga keamanan dan efisiensi. Sistem non-tunai memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Dorongan penggunaan QRIS sendiri sejalan dengan upaya percepatan transformasi sistem pembayaran digital di Sumatera Barat (Sumbar), sekaligus memperluas ekosistem transaksi non-tunai di sektor pelayanan publik.

Melalui kolaborasi ini, Pemkab Padang Pariaman optimistis penerimaan daerah dari PBB akan meningkat seiring dengan semakin mudahnya masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

Baca juga: Pemkab Pessel Gandeng Bank Nagari Maksimalkan PAD Sektor Wisata lewat QRIS

Diketahui, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui inovasi ini, BPKD Padang Pariaman menunjukkan bahwa kemudahan layanan adalah kunci untuk membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan. [*/pkt]