10 Izin Dikantongi
Nah, kamarin, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pessel, Suardi membeberkan izin-izin yang sudah dimiliki PT DSE berikut dengan anak-anak perusahaan ikutannya. Walau secara eksplisit tak disebut sebagai respons mengonter pengusutan kasus itu di Polda dan DPRD, tetapi sulit dibantah apa yang dilakukan Suardi sebagai sikap pembelaan terhadap Dempo. Sepuluh izin yang sudah terbit itu, kata Suardi, dikeluarkan oleh Pemkab Pessel, Provinsi Sumbar, dan Pusat. Pertama izin Prinsip Pembangunan PLTMH "Sungai Batang Pelangai Hulu" Nomor: 522.540/47/EL.1/HUTSDM/PS/X/2014 yang diterbitkan pada 24 Oktober 2014. Selanjutnya, Izin Lingkungan Pembangunan PLTMH, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Penjelasan Status Kawasan Hutan PLTMH berikut dengan Revisi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Revisi Titik Koordinat Izin Prinsip PLTM Sungai Batang Pelangai Hulu, Revisi Izin Lingkungan, dan Penambahan Izin Mendirikan Bangunan. Sementara izin pemerintah pusat yang dikantongi PT DSE ialah izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.514/Menlhk/Setjen/PLA.O/8/2019. "Jadi tidak benar jika ada pihak yang berpendapat PT Dempo Sumber Energi tidak memiliki izin," tegasnya. Soal izin galian C dan pengoperasian alat pemecah batu, PT DSE mengklaim telah memiliki. Izin itu, kata Feri - salah seorang pejabat PT DSE - kepada wartawan ketika kunjungan bupati ke lokasi pembangunan PLTMH bulan lalu, diterbitkan oleh Pemprov Sumbar. Bahkan, kata dia lagi, untuk pengoperasian mesin pemecah batu (stone crusher), ada izin khusus dari Pemprov Sumbar. [jnews_block_16 number_post="1" include_post="21459" boxed="true" boxed_shadow="true"] Dengan izin khusus itu, PT DSE diizinkan melakukan kegiatan menggunakan stone crusher, sepanjang hasil olahan dipergunakan untuk kebutuhan perusahaan sendiri, dan tidak dijual kepada pihak lain. Selain soal izin, PT DSE juga sudah mengklarifikasi masalah tenaga kerja asing. Pada kunjungan Bupati Hendrajoni bulan lalu itu, Rudi - perwakilan PT DSE yang mengurus tenaga kerja asing - menjelaskan PT DSE tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. Sejauh ini, kata dia, tercatat 170 orang tenaga kerja lokal, dan akan diangkat lagi 30 orang. Sementara, tenaga kerja asing yang dipekerjakan pada pembangunan PLTMH hanya 14 orang, yang semuanya tenaga ahli. “Semua tenaga kerja asing memiliki dokumen yang lengkap,” tegas Rudi di depan bupati ketika itu. PT DSE membangun PLTMH secara resmi ditandai dengan peletakan batu pertama 5 Agustus 2018 lalu. Dalam pembangunan ini, PT DSE menginvestasikan dana sekitar Rp270 miliar. Dengan anggaran sebesar itu akan dibangun dua unit pembangkit listrik, masing-masing menghasilkan listrik sebesar 9,8 megawatt dan 3,6 megawatt. Daya sebesar itu ditergetkan mampu memenuhi kebutuhan listrik yang meliputi Kecamatan Ranah Pesisir, Lengayang dan Linggo Sari Baganti. Berdasarkan tujuan itulah, Bupati Hendrajoni berulang-ulang meminta semua pihak mendukung pembangunan PLTMH. Namun, sepertinya harapan Hendrajoni tak bakal mulus. Selain ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Sumbar, sejumlah anggota DPRD Pessel juga sedang mengancang-ancang menggunakan hak interpelasi dan hal angket menyelidiki proses perizinan hingga pelaksanaan pembangunan PLTMH. Anggota DPRD mencium ada yang tak beres, karena dari penelusuran DPRD belum satupun izin dikantongi PT DSE. (*/pk-01)Ikuti info dan berita Pesisir Selatan terbaru hanya di Padangkita.com.

