Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mengakselerasi program penyediaan hunian yang layak bagi warganya. Komitmen ini dipertegas melalui pertemuan strategis antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Iswanto, beserta jajarannya. Audiensi tersebut berlangsung hangat di Kediaman Resmi Wali Kota Padang pada Senin (26/10/2026).
Pertemuan ini difokuskan untuk mematangkan tindak lanjut berbagai program andalan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di wilayah Kota Padang. Fokus utama perbincangan meliputi realisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang menjadi korban bencana hidrometeorologi, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta penataan kawasan permukiman kumuh terintegrasi.
Kepala BP3KP Sumatera III, Iswanto, merinci bahwa kuota program perumahan yang dialokasikan untuk Kota Padang cukup masif. Program ini mencakup pembangunan 1.400 unit BSPS yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, terdapat sekitar 164 unit huntap yang disiapkan bagi warga terdampak bencana alam. Di sisi lain, bantuan perbaikan RTLH akan difokuskan secara presisi bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4 berdasarkan basis data sosial ekonomi nasional.
“Kami berterima kasih atas dukungan Bapak Wali Kota beserta jajaran. Sinergi dengan Pemko Padang sangat penting untuk melanjutkan program perumahan dan penanganan kawasan kumuh, serta mempercepat penyelesaian administrasi dan serah terima aset huntap setelah pembangunan selesai,” ujar Iswanto.
Menyambut pemaparan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat jalur koordinasi guna mengejar target pembangunan infrastruktur perumahan ini.
Baginya, aspek legalitas pertanahan dan administrasi aset adalah fondasi krusial yang wajib dituntaskan sejak dini agar tidak menjadi batu sandungan birokrasi maupun memicu persoalan hukum di masa mendatang.
“Kita siap membantu agar target pembangunan bisa tercapai dan memastikan persoalan lahan serta administrasi tidak menjadi kendala. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah kota, instansi terkait, dan pihak di lapangan,” kata Fadly Amran menegaskan.
Di samping akselerasi pembangunan, Fadly Amran juga menaruh perhatian khusus pada manajemen pascarelokasi. Ia menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan rumah dan lahan lama milik warga yang telah dipindahkan ke huntap akibat bencana hidrometeorologi.
Langkah preventif ini diambil guna menutup celah penyalahgunaan bantuan, seperti praktik penyewaan atau penjualan rumah dan lahan secara ilegal tanpa kejelasan status. Tim terkait juga diwajibkan untuk meninjau kondisi rumah lama penerima huntap, demi memastikan tidak ada lagi warga yang nekat membangun kembali hunian di zona merah rawan bencana.
“Kita harus memastikan rumah dan lahan warga terdampak dikelola sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan atau temuan pemeriksaan di kemudian hari. Jangan sampai bantuan yang diberikan justru memunculkan masalah baru,” ucap Fadly mengingatkan.
Menutup arahannya, Fadly berpesan agar pendekatan persuasif kepada masyarakat terus dikedepankan.
“Sosialisasi dan pengawasan harus dilakukan berkelanjutan agar kebijakan relokasi melindungi masyarakat sekaligus menjaga aset dan kepentingan negara,” tuturnya.
Baca Juga: PT Semen Padang dan REI Sumbar Jalin Kerja Sama Percepat Pembangunan Rumah Subsidi
Turut mendampingi Wali Kota Padang dalam audiensi penting tersebut adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Raf Indria. Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini menunjukkan keseriusan penuh Pemko Padang dalam menyukseskan program hunian layak bagi masyarakat. [*/hdp]