Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya merespons cepat berbagai keluhan masyarakat, terutama terkait proses administrasi pertanahan yang selama ini dinilai lambat dan berbelit.

Sebagai langkah nyata untuk mengurai benang kusut tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, memimpin langsung rapat penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persuratan Tanah dan Ahli Waris Pertanahan guna menciptakan kesamaan persepsi di seluruh jajaran birokrasi pemerintahan.

Iklan

Pertemuan lintas sektoral yang digagas sebagai liputan khusus pembenahan tata kelola pemerintahan ini diselenggarakan di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, pada Jumat (26/6/2026).

Guna merumuskan regulasi yang komprehensif, agenda penting ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Padang.

Iklan

Tidak hanya dari unsur pemerintah kota, sinergi pemangku kepentingan juga diperkuat dengan kehadiran Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatra Barat Desrizal, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Hanif, serta Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Padang Jenita.

Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa percepatan pelayanan administrasi pertanahan adalah cerminan nyata dari reformasi birokrasi. Ia menyadari sepenuhnya bahwa penyamaan persepsi antar perangkat daerah, dari tingkat kota hingga kelurahan, adalah kunci agar pengurusan dokumen tidak lagi tersendat di tingkat bawah.

“Penyusunan SOP ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkepastian hukum, cepat, transparan, dan akuntabel. Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat,” tegas Fadly Amran.

Meskipun menuntut birokrasi berlari cepat, orang nomor satu di Kota Padang itu mengingatkan para camat dan lurah untuk tidak mengabaikan asas kehati-hatian. SOP yang tengah digodok ini nantinya akan menetapkan standar layanan secara rinci, mulai dari kejelasan batas waktu penyelesaian dokumen, keseragaman format surat, hingga penyediaan persyaratan yang dapat diakses secara digital oleh masyarakat luas.

Iklan

“Kita tidak ingin percepatan pelayanan mengabaikan aturan. Karena itu, percepatan harus diimbangi dengan ketelitian, kepastian waktu penyelesaian, serta kemudahan akses terhadap format surat dan persyaratan bagi masyarakat,” tambahnya mengingatkan jajarannya.

Lebih jauh, Wali Kota Padang melihat bahwa inovasi di sektor pelayanan publik ini memiliki dampak ganda. Kemudahan mengurus administrasi pewarisan dan tanah diyakini memiliki korelasi positif terhadap iklim pertumbuhan investasi dan akselerasi pembangunan daerah di masa depan.

“Kalau pelayanan hak waris dan pertanahan cepat, saya yakin investasi dan pembangunan juga akan semakin mudah. Yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah adalah menghadirkan pelayanan yang cepat, pasti, dan memberi kemudahan kepada masyarakat,” ujar Wali Kota.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Hanif, menguraikan sejumlah ketentuan krusial terkait administrasi pertanahan. Ketentuan tersebut meliputi regulasi pendaftaran tanah ulayat, proses perubahan nama, hingga prosedur peralihan hak yang diakibatkan oleh pewarisan.

Khusus untuk tatanan masyarakat yang lekat dengan budaya Minangkabau, Hanif memberikan penjelasan mengenai prosedur pewarisan adat.

“Berdasarkan ketentuan ATR/BPN, masyarakat yang tunduk pada hukum adat dapat menggunakan surat pernyataan ahli waris yang dibuat para ahli waris, disaksikan dua saksi, serta diketahui lurah dan camat sesuai domisili pewaris saat meninggal,” tuturnya.

Melengkapi rumusan regulasi tersebut, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, memaparkan poin kesepakatan krusial antara Pemko Padang dan BPN dalam menyamakan persepsi. Kesepakatan ini dirancang secara spesifik untuk membedakan jalur pengurusan antara harta pusaka rendah yang berbasis pada data kependudukan modern, dengan harta pusaka tinggi yang harus merujuk teguh pada ranji atau silsilah kaum.

Pemahaman yang seragam ini menjadi garda terdepan untuk mengeliminasi perbedaan penafsiran hukum yang selama ini kerap berujung pada penolakan penandatanganan berkas oleh lurah dan camat di lapangan.

Baca Juga: Layanan Pertanahan Kini Hadir di MPP Kota Padang

“Hasil rapat ini akan dituangkan dalam SOP dan surat edaran sebagai pedoman resmi pelayanan pertanahan di Kota Padang. Kami berharap tidak ada lagi perbedaan persepsi sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, dan berkepastian hukum,” tutup Desmon Danus. [*/hdp]