Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V terus memperkuat sinergi strategis guna menuntaskan persoalan banjir yang kerap menghantui masyarakat.
Komitmen ini dimatangkan melalui pertemuan langsung antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang pada hari Minggu (11/10/2026).
Audiensi penting tersebut turut dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Kominfo Tommy TRD, serta Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri.
Fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini adalah langkah percepatan penanganan infrastruktur sungai di Kota Padang yang mengalami kerusakan parah akibat hantaman badai dan bencana hidrometeorologi pada November 2025 silam.
Melihat rentetan kejadian banjir yang berulang dan memicu trauma serta keresahan di tengah masyarakat, Wali Kota Fadly Amran mendorong instansi terkait untuk segera merealisasikan penataan aliran sungai, pembangunan penahan arus seperti check dam dan sabo dam, serta pengerukan endapan lumpur.
“Kami juga mendorong BWS V untuk terus melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara masif, karena bencana yang berulang menyebabkan sedimen kembali menumpuk, dan perlu penanganan secara menyeluruh, jika memungkinkan melibatkan pihak swasta,” ujar Fadly Amran memberikan arahan.
Pemko Padang menyadari bahwa megaproyek mitigasi bencana ini membutuhkan kesiapan lahan. Oleh karena itu, Fadly Amran menegaskan bahwa jajarannya siap pasang badan untuk memfasilitasi kebutuhan BWS Sumatera V di lapangan.
“Kami membutuhkan dukungan dari BWS dalam menentukan kawasan-kawasan yang perlu direlokasi agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kami juga akan mendukung dalam proses pembebasan lahan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama,” tambah Wali Kota memastikan komitmen pemerintah daerah.
Menanggapi dorongan percepatan tersebut, Plt Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, memberikan penjelasan komprehensif terkait status penanganan saat ini. Ia memaparkan bahwa pascabencana dahsyat pada 28 November 2025, wilayah terdampak secara teknis masih berada dalam masa tanggap darurat.
Namun, angin segar bagi warga Padang, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) fisik skala besar dijadwalkan akan mulai dieksekusi pada November 2026 mendatang.
Fokus pengerjaan fisik bulan depan akan menyasar sejumlah titik urat nadi perairan kota, mencakup penanganan terpadu di Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Dingin, serta sejumlah jaringan anak sungai di sekitarnya.
Reski menekankan bahwa kehati-hatian dalam perencanaan sangat diperlukan mengingat eskalasi bencana hidrometeorologi setahun belakangan sangat luar biasa.
“Bencana yang kita alami kali ini berkali lipat lebih besar dibandingkan bencana pada 2011–2012 lalu. Karena itu, kita memerlukan studi yang matang untuk pengendalian banjir. Penanganan banjir membutuhkan perencanaan teknis yang komprehensif, mulai dari penyusunan desain, pembebasan lahan, hingga penganggaran,” papar Reski Wahyudi merinci tantangan di lapangan.
Kendati megaproyek baru akan dimulai, Reski memastikan bahwa pekerjaan fisik selama masa tanggap darurat telah berjalan optimal. Fokus perbaikan tanggul yang mengalami limpasan dan normalisasi alur sungai terbukti sukses meredam potensi bencana susulan.
“Berdasarkan data yang kami terima, curah hujan pada 3 Agustus 2026 lalu tercatat lebih tinggi dibandingkan saat bencana 28 November 2025, tetapi dampak yang ditimbulkan jauh lebih rendah. Ini menandakan bahwa upaya penanganan yang telah kami lakukan selama ini menunjukkan hasil yang baik,” ungkap Reski membeberkan efektivitas mitigasi awal.
Sebagai penutup audiensi, pihak BWS Sumatera V menaruh harapan besar pada harmonisasi kerja bersama Pemko Padang demi kelancaran proyek perbaikan sungai bulan depan.
Baca Juga:Atasi Banjir Siteba, Pemko Padang dan BWS Sumatera V Kebut Normalisasi Sungai
“Sebelum pekerjaan fisik dilakukan kami akan melakukan pengukuran lapangan. Kami juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kota Padang, terutama dalam proses pembebasan lahan dan relokasi warga di kawasan terdampak pembangunan,” tutupnya. [*/hdp]