Padang, Padangkita.com – Upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Barat tidak hanya terfokus pada perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikososial dan perlindungan kelompok rentan.
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kota Padang secara resmi mengaktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di kawasan Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, pada Jumat, (16/10/2026).
Peresmian layanan perlindungan ini turut dirangkaikan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para calon petugas Pos SAPA yang diselenggarakan di Kantor Camat Koto Tangah.
Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan keberlanjutan layanan pelindungan, penerimaan pengaduan, dan pendampingan bagi perempuan serta anak yang terdampak bencana selama berada di fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, menyampaikan bahwa aktivasi Pos SAPA merupakan langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mendekatkan akses layanan perlindungan langsung ke titik konsentrasi penyintas setelah berakhirnya masa tanggap darurat.
Boby memaparkan bahwa operasional Pos SAPA ini akan digerakkan oleh delapan orang calon petugas yang direkrut dari unsur organisasi perempuan Aisyiyah.
Sebelum diterjunkan secara penuh ke lapangan, para relawan tersebut dibekali pemahaman komprehensif mengenai langkah-langkah pencegahan kekerasan, tata cara penerimaan pengaduan yang aman, hingga mekanisme rujukan dan pendampingan.
“Penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT/RW, tokoh agama, hingga kader di tingkat kelurahan, untuk aktif mewujudkan Pos SAPA sebagai mata dan telinga kita bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak,” ungkap Boby Firman.
Dalam arahannya, ia juga menitipkan pesan mendalam kepada para relawan yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat penyintas di lapangan agar selalu mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
“Khusus kepada petugas relawan yang nantinya mengelola Pos SAPA ini, kami titipkan amanah yang mulia. Berikanlah pelayanan terbaik bagi korban yang berada di huntara dengan empati yang tinggi dan responsif,” tegas Boby.
Dukungan selaras juga diutarakan oleh Perencana Ahli Madya dari Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar. Ia menjelaskan bahwa aktivasi Pos SAPA adalah cerminan dari kehadiran dan komitmen pemerintah pusat dalam menjamin hak dan keberlanjutan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan selama mereka masih menetap di fasilitas pengungsian atau hunian sementara.
“Harapan kami, dengan adanya Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini, perempuan dan anak yang berada di Huntara Kota Padang mendapatkan layanan dan perlindungan yang maksimal selama mereka tinggal di hunian sementara,” sebut Dianawati.
Lebih lanjut, terkait pelaksanaan bimbingan teknis, Dianawati menilai bahwa tahapan tersebut sangat krusial. Pembekalan teknis dirancang khusus agar setiap petugas memiliki standar operasional dan sensitivitas yang tinggi dalam merespons dinamika serta kebutuhan spesifik yang mungkin timbul di lokasi Huntara.
“Harapan kami, bimtek ini akan diikuti oleh calon petugas SAPA sehingga pada saat pelaksanaan pemberian layanan, teman-teman petugas sudah dapat memberikan layanan yang terbaik bagi perempuan dan anak di kawasan Huntara Kota Padang,” tuturnya.
Melalui kehadiran Pos SAPA dan peningkatan kapasitas sumber daya relawannya, sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif elemen masyarakat diharapkan terjalin semakin solid.
Baca Juga: Wawako Padang Ingatkan Peran Strategis DP3AP2KB dalam Mewujudkan Kota Maju dan Sejahtera
Kolaborasi ini menjadi instrumen penting dalam menghadirkan ruang aman yang mudah dijangkau sekaligus mempercepat proses pemulihan bagi perempuan dan anak di Kota Padang. [*/hdp]