Padang, Padangkita.com — Dalam upaya mewujudkan kebersihan lingkungan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah tegas dengan menargetkan penerapan pemilahan sampah secara mandiri oleh seluruh rumah tangga dan perusahaan pada tahun 2027.
Guna merealisasikan visi tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menggelar pertemuan strategis dengan Forum Bank Sampah Kota Padang di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Senin (27/7/2026).
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta, Ketua Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) Pusat Mina Dewi Sukmawati, serta Ketua Asosiasi Bank Sampah Kota Padang (ASOBSI) Eka Waty.
Sejumlah perwakilan bank sampah juga tampak antusias menghadiri forum ini, di antaranya pengelola Bank Sampah Al-Hijrah, Panca Daya, Ampang Saiyo, Pasie Nan Tigo, Andalas Sepakat, dan Pitameh Sakato.
Dalam arahannya, Fadly Amran menekankan bahwa fokus utama pemerintah pada 2026 hingga 2027 adalah memperkuat gerakan pemilahan sampah.
Hal ini dilatarbelakangi oleh evaluasi sertifikasi kota bersih yang menunjukkan bahwa budaya memilah limbah rumah tangga masih tergolong rendah di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, kampanye pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah akan semakin dimasifkan. Keberadaan bank sampah dinilai sebagai ujung tombak untuk mengedukasi serta membiasakan masyarakat melakukan praktik tersebut secara konsisten.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh bank sampah atas kontribusi dan partisipasinya dalam mendukung gerakan pemilahan sampah. Berkat kontribusi tersebut, Kota Padang berhasil meraih peringkat ke-8 sebagai kota terbersih di Indonesia. Ke depan, kami mengharapkan kolaborasi dan sinergi yang semakin kuat dari seluruh bank sampah agar Kota Padang dapat meraih posisi pertama sebagai kota terbersih di Indonesia,” ujar Fadly Amran.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan segan menerapkan aturan yang mengikat guna memastikan target tata kelola lingkungan yang bersih dan sehat dapat tercapai sesuai tenggat waktu.
“Memasuki tahun 2027, kami akan lebih tegas. Rumah tangga maupun perusahaan wajib melakukan pemilahan sampah di tempat masing-masing. Ketentuan ini akan diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) yang mengatur berbagai bentuk sanksi, baik sanksi finansial maupun sanksi lainnya. Tujuannya agar seluruh masyarakat benar-benar berkontribusi dalam pengelolaan sampah di Kota Padang,” tegasnya.
Dukungan terhadap inisiatif Pemko Padang juga datang dari FORSEPSI Pusat. Ketua FORSEPSI, Mina Dewi Sukmawati, mengapresiasi berbagai inovasi pengelolaan lingkungan yang telah berjalan di Kota Padang.
Salah satu yang paling disorot adalah Program Padang Rancak Award yang dinilai terbukti efektif memacu kepedulian warga terhadap kebersihan.
Sementara itu, Ketua ASOBSI Kota Padang, Eka Waty, membawa usulan strategis terkait perluasan jangkauan bank sampah agar merambah hingga ke lingkungan sekolah.
Menurutnya, hal ini krusial untuk mengelola volume sampah yang dihasilkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
Di forum yang sama, Eka Waty juga menyuarakan aspirasi dan kendala riil yang dihadapi oleh para pengelola bank sampah di lapangan, terutama terkait keterbatasan fasilitas dan dana.
“Kami berharap Bank Sampah di Kota Padang mendapatkan anggaran dan kendaraan operasional dari Pemko Padang, karena selama ini operasional Bank bergantung pada pada persentase hasil penjualan sampah yang dinilai belum mencukupi,” ungkap Eka Waty.
Merespons aspirasi tersebut, Fadly Amran menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan secara bertahap, dimulai dari apresiasi berupa kendaraan angkut bagi bank sampah dengan dedikasi dan kinerja terbaik di tahun ini.
Baca Juga: Pembentukan Bank Sampah Jadi Solusi Tepat Atasi Masalah Sampah di Padang
“Kami akan memberikan becak motor (bentor) kepada 11 bank sampah terbaik dalam ajang Padang Rancak Award tahun ini. Sementara itu, untuk anggaran operasional akan kami kaji terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tutup Fadly Amran.
