Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 22 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditargetkan untuk direnovasi secara komprehensif.

Program strategis ini digulirkan guna memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan memadai. Dari total target 22 unit RTLH tersebut, proses pengerjaan di lapangan telah berjalan progresif.

Iklan

Sebanyak 11 unit rumah kini sudah memasuki tahap pengerjaan fisik, 6 unit masih dalam proses perencanaan teknis, dan 5 unit sisanya tengah dalam tahap persiapan akhir sebelum konstruksi dimulai.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang, Virgistia Abizar, menjelaskan bahwa intervensi perbaikan ini dilakukan secara menyeluruh guna mengatasi kerusakan krusial pada hunian warga, ditunjang dengan alokasi pendanaan yang memadai.

Iklan

“Untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang melalui Dinas Perkim, tahun ini target kita adalah 22 unit rumah. Anggaran satu rumah itu maksimal Rp50 juta. Perbaikan yang kita lakukan bisa dimulai dari fondasi. Jadi, rumah yang sebelumnya belum memiliki fondasi akan kita bangunkan, dan rumah yang masih semi permanen akan direhab menjadi rumah permanen,” urai Virgistia di Padang, Rabu (10/6/2026).

Seluruh alokasi anggaran yang digunakan untuk pemugaran rumah warga tahun ini sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang. Kendati demikian, Dinas Perkim tetap membuka ruang sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan penerima manfaat di daerah.

“Saat ini kita masih murni menggunakan APBD. Namun, kami tentu mengharapkan adanya bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk program perbaikan RTLH ini, mungkin nanti konsep bantuan dari kementerian akan berbeda,” tambahnya.

Bagi masyarakat Kota Padang yang ingin mendapatkan bantuan perbaikan rumah, prosedur pengajuannya tergolong sangat mudah. Warga hanya perlu menyiapkan dokumen administratif dasar, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta melampirkan foto-foto kondisi fisik bangunan yang mengalami kerusakan untuk verifikasi awal.

Iklan

Dinas Perkim mengimbau agar proses pengajuan tersebut dilakukan secara berjenjang dan terstruktur mulai dari tingkat pemerintahan terendah agar pendataan lebih akurat.

“Masyarakat bisa mengusulkan data mereka melalui kelurahan. Nanti pihak kelurahan yang akan menyusun dan melaporkannya kepada kami. Walaupun bisa langsung ke Kantor Dinas Perkim, kami sangat menyarankan lewat kelurahan terlebih dahulu agar pihak kelurahan juga mengetahui mana saja warga mereka yang kondisi rumahnya belum layak huni,” tegas Virgistia.

Melalui implementasi program perbaikan hunian ini, Pemko Padang menaruh harapan besar agar angka rumah tidak layak huni dapat terus ditekan secara terukur setiap tahunnya. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dari sektor papan. [*/hdp]