Padang, Padangkitacom – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah strategis dalam menyikapi dinamika kependudukan dengan resmi meluncurkan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2026. Acara peluncuran sekaligus sosialisasi ini diselenggarakan dengan khidmat di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, pada Kamis (15/10/2026).

Agenda penting ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan tokoh pendidikan, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang Boby Firman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Yasril, serta para kepala sekolah jenjang SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA se-Kota Padang.

Iklan

Program Sekolah Siaga Kependudukan ini diinisiasi untuk merespons kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga di daerah. Inisiatif ini dirancang bukan sekadar sebagai program tambahan di lingkungan sekolah, melainkan sebuah wujud sinergi nyata antara pemerintah daerah, BKKBN, dan satuan pendidikan. Tujuannya adalah menyiapkan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran tinggi terhadap tantangan demografi di masa depan.

Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, dalam arahannya menekankan bahwa pengelolaan isu kependudukan tidak hanya sebatas pada kuantitas atau jumlah penduduk semata. Lebih dari itu, persoalan ini mencakup dimensi yang luas seperti peningkatan kualitas penduduk, pemerataan persebaran, struktur umur, pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, hingga terwujudnya kesejahteraan keluarga secara utuh.

Iklan

“Peluncuran Sekolah Siaga Kependudukan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman generasi muda sekaligus merajut sinergi yang solid antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat,” tegas Raju Minropa.

Ia juga mengajak seluruh elemen pendidikan untuk bergerak bersama dalam menyukseskan program ini melalui langkah konkret di ruang-ruang kelas.

“Mari kita wujudkan komitmen ini melalui aksi nyata di sekolah masing-masing, baik dengan mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran yang relevan maupun mengembangkan media edukasi yang kreatif,” tambahnya.

Secara teknis, materi kependudukan dalam program SSK akan diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan sekolah secara kreatif, disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis siswa di masing-masing jenjang. Untuk jenjang SD dan MI, pengenalan konsep kependudukan dimulai dari hal-hal fundamental, seperti mengenal peran dalam keluarga, menghargai keberagaman, hingga menumbuhkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan.

Iklan

Sementara itu, untuk jenjang menengah seperti SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA, cakupan materi diperluas secara lebih komprehensif. Para siswa akan dibekali pengetahuan mengenai laju pertumbuhan penduduk, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, pemahaman tentang kedewasaan usia perkawinan, strategi perencanaan masa depan, serta langkah antisipatif untuk mencegah perilaku berisiko di kalangan remaja.

Keberhasilan implementasi program SSK ini sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan dan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama ujung tombak di sekolah yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik, dan pengawas sekolah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, memaparkan sasaran utama dari pelaksanaan program lintas sektoral ini.

“Kegiatan launching dan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan di Kota Padang tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian terhadap isu-isu kependudukan melalui jalur pendidikan,” jelas Boby Firman.

Ia berharap peluncuran program ini dapat menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Padang sejak bangku sekolah.

Baca Juga: Lubuk Begalung Siaga, Satgas Anti Tawuran Bergerak Cepat Cegah Konflik

“Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan dan memperkuat pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan sebagai salah satu upaya meningkatkan literasi kependudukan di lingkungan satuan pendidikan,” tutupnya. [*/hdp]