Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

Penyampaian nota keuangan tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Sabtu (6/6/2026).

Iklan

Hadir mewakili Wali Kota Padang, Wakil Wali Kota Maigus Nasir memaparkan sejumlah capaian positif kinerja keuangan daerah.

Salah satu sorotan utama adalah keberhasilan Pemerintah Kota Padang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Iklan

“Raihan WTP ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemko Padang dan ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen dan kerjasama antara Pemko dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Maigus Nasir di hadapan peserta sidang paripurna.

Kinerja positif tersebut juga tecermin dari tingginya persentase realisasi anggaran. Dalam laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025, total pendapatan daerah tercatat mencapai Rp2,85 triliun, atau menyentuh angka 99,15 persen dari target awal yang dipatok sebesar Rp2,88 triliun.

Prestasi gemilang turut ditorehkan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sukses melampaui target, yakni terealisasi sebesar Rp924,53 miliar atau 102,99 persen dari target Rp897,69 miliar.

Lebih lanjut, Maigus menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) Padang Amanah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Iklan

“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Kami berharap, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat dibahas dan diproses DPRD Kota Padang sesuai ketentuan, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda secara tepat waktu,” tuturnya.

Menanggapi laporan nota keuangan tersebut, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memberikan apresiasi atas penyampaian Ranperda dan capaian yang telah diraih oleh Pemko Padang.

Pihak legislatif menyatakan kesiapannya untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mendalami laporan pertanggungjawaban tersebut.

“Kita akan bahas Ranperda ini bersama OPD terkait, semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan,” tegas Muharlion.

Baca Juga: Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Kritis Terhadap Ranperda APBD 2025

Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Padang, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang. [hdp]