Padang, Padangkita.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan program percepatan penyaluran Digital Bansos.

Inisiatif skala nasional ini dirancang khusus untuk memastikan distribusi bantuan sosial dari pemerintah menjadi lebih transparan dan tepat sasaran melalui integrasi data kependudukan berbasis digital.

Iklan

Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, menegaskan bahwa kesiapan instansinya merupakan wujud nyata dari komitmen Program Unggulan (Progul) Padang Melayani yang diusung pemerintah kota.

Salah satu langkah konkret yang diterapkan di lapangan adalah mewajibkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai syarat utama bagi masyarakat untuk dapat mengakses bantuan.

Iklan

“Program ini bertujuan mengukur ketepatan bansos yang diterima masyarakat. Penggunaan IKD memungkinkan verifikasi dilakukan secara seketika atau real-time, sehingga risiko data ganda atau salah sasaran dapat ditekan seminimal mungkin,” ujar Ances Kurniawan memberikan keterangan pada Jumat (15/5/2026).

Sebagai informasi, Kota Padang telah mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat dan terpilih sebagai satu dari delapan kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang menjadi lokasi proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan Digital Bansos.

Dalam skema besar ini, Disdukcapil Kota Padang memegang peran strategis sebagai koordinator wilayah. Guna mengawal kelancaran implementasi teknis di masyarakat, pemerintah daerah telah menyiagakan sebanyak 1.750 agen pendamping. Ribuan agen ini tersebar hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk proaktif membantu warga melakukan aktivasi IKD di gawai pintar mereka.

Upaya pemantapan program percontohan ini sebelumnya telah dibahas secara mendalam melalui pertemuan koordinasi antara Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama tim lintas kementerian di Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Jumat (24/4/2026) lalu.

Iklan

Pertemuan penting tersebut menjadi landasan strategis karena turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kementerian Kominfo, serta Bank Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Padang meyakini bahwa langkah digitalisasi merupakan jawaban atas tantangan penyaluran bantuan yang selama ini terjadi.

“Digitalisasi adalah solusi nyata atas persoalan data kemiskinan faktual di lapangan,” tegas Maigus Nasir.

Baca Juga: Disdukcapil Padang Genjot Aktivasi IKD, Layanan Dimeriahkan hingga ke Tingkat RT/RW

Seluruh sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah ini ditargetkan dapat segera rampung dalam waktu dekat. Dengan demikian, program Digital Bansos diyakini siap untuk diluncurkan secara resmi dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada bulan Oktober 2026 mendatang. [*/hdp]