Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah inovatif untuk mengatasi persoalan klasik antrean panjang kendaraan angkutan barang yang berburu bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.
Mulai hari Sabtu, 10 Oktober 2026, sistem antrean berbasis digital resmi diterapkan dengan memindahkan lokasi tunggu truk dari bahu jalan raya ke Tempat Khusus Parkir (TKP) Truk Koto Lalang, yang dikhususkan bagi pelanggan SPBU Bandar Buat.
Selama ini, antrean truk yang mengular hingga memakan sebagian badan jalan sering kali memicu kemacetan parah, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, dan melumpuhkan aktivitas roda perekonomian warga yang bermukim atau memiliki usaha di sekitar SPBU.
Menjawab keluhan tersebut, Pemko Padang menggandeng berbagai pihak terkait, termasuk Kepolisian, TNI, Bank Nagari, Hiswana Migas, dan pengelola SPBU Bandar Buat, guna menghadirkan solusi terpadu yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang meninjau langsung hari pertama penerapan sistem ini, menjelaskan bahwa inovasi tersebut dirancang demi memberikan kenyamanan bagi para sopir sekaligus mengembalikan fungsi ruang publik.
“Truk bisa mengantre di fasilitas yang kita sediakan, mereka bisa nyaman di sini. Nanti ketika nomor antreannya ini sudah dipanggil, mereka bisa langsung datang ke SPBU secara digital. Jadi, tidak ada tumpukan antrean di jalan yang membahayakan dan mengganggu aktivitas perekonomian warga setempat,” ungkap Fadly Amran.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa digitalisasi pelayanan publik ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan visi tata kelola kota yang terintegrasi.
“Dan tentu kita berharap kegiatan-kegiatan digitalisasi, baik dari segi pembayaran dengan perbankan, Bank Nagari khususnya, maupun digitalisasi OPD, ini sangat penting sebagai esensi dari pergerakan Kota Smart City kita untuk menjadi kota pintar dan sehat,” tambahnya.
Secara teknis, fasilitas TKP Koto Lalang memiliki daya tampung statis sebanyak 80 unit kendaraan berat. Namun, dengan penerapan sistem pergerakan alur yang tertata, fasilitas ini diproyeksikan mampu melayani hingga 200 unit kendaraan secara bergantian setiap harinya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, memaparkan bahwa relokasi antrean ini memang ditujukan murni untuk rekayasa lalu lintas dan ketertiban.
“Ini kita alihkan dari yang tadinya antre di jalan menjadi antre di tempat parkir kita. Ini solusi yang kita terapkan; memang tidak menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM, tetapi inilah yang bisa kita perbuat supaya masyarakat tidak lagi mengalami kendala akibat antrean truk sampai ke jalan,” papar Yudi Indra Sani.
Inovasi ini juga menjadi jurus jitu pemerintah dalam memberantas oknum penimbun atau pelangsir solar. Sistem pendaftaran terintegrasi dengan kode QR (QR Code) dari Bank Nagari yang membatasi akses setiap pengemudi.
“Setiap sopir yang akan mengantre BBM mendapatkan QR yang hanya bisa dipakai satu kali dalam 24 jam. Otomatis sistem ini sudah mengurangi para pelangsir karena nomor antreannya dikeluarkan langsung oleh sistem Bank Nagari dan tidak bisa diperjualbelikan,” tegas Kepala Dinas Perhubungan tersebut.
Dampak positif dari kebijakan ini langsung dirasakan oleh para pengguna jasa jalan, khususnya para pengemudi truk. Yudi, seorang sopir truk angkutan pupuk subsidi berusia 56 tahun, mengaku sangat bersyukur atas penyediaan fasilitas parkir khusus ini. Kehadiran TKP membuat para pengemudi terbebas dari gesekan sosial dengan warga sekitar SPBU.
“Sejak adanya antrean di terminal ini, urusan para sopir jadi jauh lebih terbantu dan kami tidak perlu lagi antre di tepi jalan,” tutur Yudi dengan lega.
Mewakili rekan seprofesinya, ia berharap inovasi yang memudahkan kalangan pekerja transportasi ini bisa direplikasi di wilayah lain. “Harapan kami fasilitas seperti ini bisa diterapkan juga di SPBU lainnya, jadi siapa yang mau isi solar wajib antre di terminal agar semuanya menjadi tertib,” pungkasnya.
Baca Juga: Antrean Kendaraan Makin Mengular di SPBU di Kota Padang, Begini Respons Pertamina
Harapan warga tersebut sejalan dengan cetak biru Pemerintah Kota Padang. Ke depannya, Pemko berencana menduplikasi sistem antrean digital ini di berbagai SPBU lain yang rawan kemacetan, sebagai perwujudan pilar kelingkungan, pemerintahan, dan masyarakat cerdas dalam peta jalan Padang Smart City. [*/hdp]