Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Melalui penandatanganan kesepakatan bersama, Pemko Padang resmi memulai penerapan integrasi dan pemanfaatan data dalam rangka pengawasan elektronik, atau yang dikenal dengan E-Audit Terintegrasi.

Agenda penting ini dilangsungkan di Kantor Inspektorat Kota Padang pada Jumat (5/6/2026), dan menjadi babak baru dalam sistem pengawasan birokrasi daerah. Kesepakatan tersebut melibatkan kolaborasi lintas sektor yang dihadiri langsung oleh Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Kepala Dinas Kominfo Tommy TRD, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Elvira, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Novalino, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Erwin M, serta jajaran Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Kota Padang.

Iklan

Inovasi pengawasan berbasis elektronik ini tidak sekadar bentuk digitalisasi dokumen, melainkan langkah krusial yang menopang visi Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City). Lebih dari itu, integrasi data pengawasan ini diyakini sangat selaras dengan agenda pemerintahan digital yang diusung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta menjadi fondasi nyata untuk mewujudkan ekosistem Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Melalui sistem E-Audit, pemerintah daerah dapat menjamin ketersediaan, validitas, serta keamanan data antar-instansi secara langsung atau seketika. Ruang lingkup integrasi data dalam nota kesepakatan yang ditandatangani ini mencakup pertukaran informasi pada area-area vital, seperti data anggaran dan realisasinya, data pengadaan barang dan jasa, registrasi kontrak kerja sama, hingga jaminan penyediaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi yang memadai.

Iklan

Langkah digitalisasi ini diharapkan mampu mengubah paradigma dan metode pengawasan internal di lingkungan pemerintahan menjadi jauh lebih efektif, efisien, dan transparan.

“e-audit bertujuan untuk efisiensi birokrasi, deteksi dini terhadap potensi penyimpangan khususnya dalam aspek pengawasan internal. Ini juga menggeser metode pengawasan post-factum menjadi pengawasan yang bersifat real-time,” tegas Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra.

Keberadaan sistem ini juga memberikan instrumen yang akurat bagi aparat pengawasan internal pemerintah untuk memonitor perkembangan suatu temuan atau evaluasi tanpa harus menunggu pelaporan fisik yang memakan waktu.

“Dengan e-audit, Inspektorat juga bisa mengawal dan memastikan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan internal maupun eksternal,” jelas Inspektur Pembantu Wilayah III, Metri.

Iklan

Baca Juga: Pemko Padang Luncurkan Sistem Pengawasan e-Audit

Dengan diterapkannya E-Audit Terintegrasi, Pemko Padang optimistis sistem pengawasan akan menjadi lebih terukur dan ruang potensi penyimpangan dapat ditutup sedini mungkin. Hal ini bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan eksekusi pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Kota Padang. [*/hdp]