Padang, Padangkita.com – Dinas Perdagangan Kota Padang melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Raya mengambil langkah tegas terhadap para pedagang yang menunggak pembayaran retribusi. Sebanyak 44 petak toko di kawasan Pasar Raya Barat resmi disegel oleh petugas pada Senin (27/7/2026) malam. Penertiban ini dilakukan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan kelancaran pembangunan kota.
Langkah penyegelan tersebut dipastikan tidak dilakukan secara mendadak. Pihak UPTD Pasar Raya telah menempuh seluruh prosedur administratif yang berlaku guna memberikan peringatan serta waktu yang cukup bagi para pedagang untuk melunasi kewajiban mereka.
“Di Pasar Raya ini, kemarin tanggal 27 Juli kita sudah melakukan penyegelan sebanyak 44 petak toko yang ada di Pasar Raya Barat. Penyegelan ini dilakukan tidak serta-merta dilakukan secara langsung, namun kita telah melaksanakan SP 1, SP 2, dan SP 3. Namun karena surat peringatan ketiga ini tidak ditindaklanjuti wajib retribusi kita, maka dari pimpinan kita, Bapak Kepala Dinas, menginstruksikan kepada kami jajaran untuk melakukan penyegelan petak toko yang ada,” jelas Kepala UPTD Pasar Raya Dinas Perdagangan Kota Padang, Muhammad Faisal, saat ditemui di kawasan Pasar Raya Barat, Selasa (28/7/2026).
Faisal memaparkan, penertiban tahap pertama ini sengaja difokuskan pada kawasan Pasar Raya Barat. Ke depannya, langkah serupa akan dilanjutkan secara bertahap menyasar kawasan pertokoan lainnya, mulai dari Fase 1 hingga Fase 7, serta blok-blok lain seperti Blok A, Blok B, Blok C, Rajawali, Merpati, dan Koppas. Pendekatan bertahap ini diambil mempertimbangkan luasnya kawasan pasar serta efisiensi sumber daya dan personel di lapangan.
Meski tindakan tegas telah diambil, UPTD Pasar Raya tetap mengedepankan pendekatan humanis. Pihak dinas memberikan kemudahan bagi wajib retribusi dengan tidak menuntut pembayaran lunas sekaligus. Para pedagang diberikan keleluasaan berupa skema pembayaran yang dapat dicicil agar tidak memberatkan keberlangsungan usaha mereka.
Sikap kooperatif pun ditunjukkan oleh para pedagang menyusul adanya penertiban ini. Banyak dari mereka yang berinisiatif mendatangi kantor UPTD Pasar Raya dengan iktikad baik untuk menyelesaikan tunggakan.
“Alhamdulillah dari tadi pagi kita menerima, ini sudah belasan yang hadir dan melakukan pembayaran retribusi. Dan sebelumnya juga kita sudah menerima pedagang karena memang mendapat informasi akan ada penyegelan, dan mereka hadir hari Senin kemarin sebelum penyegelan, karena kita melaksanakan penyegelan pada Senin malam harinya,” ungkap Faisal.
Di samping langkah penertiban, Pemerintah Kota Padang juga membawa angin segar bagi para pedagang. Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota (HJK) Padang, pemerintah meluncurkan program keringanan berupa penghapusan denda retribusi yang berlaku efektif mulai 20 Juli 2026 hingga 20 September 2026. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pedagang yang selama ini kesulitan membayar tunggakan beserta dendanya.
“Pemko Padang dalam menyambut Hari Jadi Kota Padang, ini memberikan semacam bantuan juga kepada para pedagang, keringanan untuk pembayaran retribusi. Dan Bapak Wali Kota kita memberikan penghapusan denda sejak 20 Juli 2026 sampai 20 September 2026. Dan ini tentunya sangat membantu bagi para pedagang yang menunggak retribusinya,” sebutnya.
Faisal berharap momentum peringatan HJK Padang ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh wajib retribusi agar roda perekonomian dan pembangunan kota dapat terus berjalan selaras.
Baca Juga: Tunggak Retribusi, 25 Toko di Pasar Tradisional di Kota Padang Disegel
“Dan untuk itu, kami mengimbau kepada seluruh para pedagang di Pasar Raya memanfaatkan momen ini, promo gratis atau penghapusan denda yang diberikan oleh Pemko Padang kepada wajib retribusi untuk segera melakukan pembayarannya. Dengan ini kita berharap pembangunan kita juga bisa berlanjut dengan masuknya retribusi ini untuk Pendapatan Daerah Asli Kota Padang,” pungkasnya. [*/hdp]
