Padang, Padangkita.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia terus menunjukkan komitmen seriusnya dalam membangun ekosistem birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Langkah konkret ini diwujudkan melalui sosialisasi intensif Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU) Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di berbagai satuan kerja vertikal daerah.
Agenda sosialisasi tersebut diselenggarakan secara khidmat di Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dalam memastikan pemahaman yang komprehensif bagi seluruh aparatur sipil negara di daerah terhadap pedoman yang baru saja ditetapkan.
Hadir memberikan arahan strategis, Inspektur Jenderal Kemenhaj RI, Khalilurrahman, memberikan penegasan tajam kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya. Ia menuntut agar setiap aparatur memiliki ketegasan moral dan profesionalisme dalam menjalankan amanah negara.
“Pegawai wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas,” tegasnya di hadapan para peserta.
Namun, menolak saja rupanya tidak cukup. Lebih jauh, Khalilurrahman mengingatkan bahwa setiap penolakan atas gratifikasi harus didokumentasikan dan dilaporkan secara resmi guna menutup celah konflik kepentingan di masa mendatang.
“Pegawai wajib melaporkan penolakan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi atau kepada KPK,” ujarnya.
Aparatur negara juga dituntut untuk cermat terhadap tenggat waktu proses hukum. Sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam regulasi terbaru, penyampaian laporan atas penerimaan maupun penolakan gratifikasi harus diserahkan selambat-lambatnya 10 hari sejak gratifikasi tersebut diterima atau ditolak.
Dalam arahannya, Inspektur Jenderal turut menekankan esensi dari beleid ini. Menurutnya, isu pengendalian gratifikasi jauh lebih fundamental daripada sekadar memilah pemberian yang boleh atau tidak boleh diterima. Kebijakan ini adalah manifestasi komitmen aparatur pemerintah dalam memelihara muruah integritas, transparansi layanan, dan akuntabilitas ketika bertugas melayani masyarakat.
Melalui agenda turun ke daerah ini, Inspektorat Jenderal Kemenhaj menaruh harapan besar agar seluruh elemen satuan kerja mengimplementasikan regulasi ini secara nyata. Setiap pegawai diwajibkan menjaga diri dan institusi dari pemberian dalam bentuk apa pun yang memiliki korelasi dengan jabatan kedinasan.
Baca Juga: 105 Jemaah Umrah Pasaman Barat Telantar, Kemenhaj Sumbar Desak Travel Kembalikan Dana
Kegiatan penguatan integritas birokrasi ini diikuti secara antusias oleh jajaran bidang pembinaan dan pelayanan, bidang pelayanan umum, serta segenap pegawai jajaran Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat yang siap menjadi garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih. [*/hdp]