Painan, Padangkita.com – Sebanyak 93 nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) akan menyelenggarakan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) tahun 2026 ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pessel, Mar Alamsyah, menyebutkan untuk seluruh Pilwana tersebut akan ada 446 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ia menjelaskan, ada dua opsi untuk teknis pemungutan suara yakni, secara manual seperti sebelumnya dan menggunakan teknologi lewat e-voting. Kedua sistem ini punya konsekuensi biaya yang berbeda jauh.
“Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara manual, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp294 juta. Namun, jika menggunakan sistem e-voting, biaya yang dibutuhkan meningkat menjadi sekitar Rp1,4 miliar karena harus menyediakan perangkat elektronik atau menyewa peralatan pendukung,” ungkap Mar Alamsyah dalam rapat koordinasi persiapan Pilwana 2026 di Painan, baru-baru ini.
Sejumlah isu krusial menjadi pembahasan dalam rakor, di antaranya soal netralitas aparatur, validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), antisipasi politik uang, hingga wacana penerapan sistem e-voting.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pessel, Zainal Arifin, mengingatkan bahwa seluruh tahapan Pilwana harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang jujur, adil dan transparan.
Menurut dia, keberhasilan Pilwana tidak hanya ditentukan oleh kelancaran proses pemungutan suara, tetapi juga oleh integritas seluruh pihak yang terlibat sejak tahapan awal.
“Seluruh aparatur pemerintah dan penyelenggara harus menjaga netralitas. Jangan sampai ada keberpihakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di nagari,” kata Zainal.
Ia juga menyoroti pentingnya pemutakhiran dan validasi data pemilih. Kemudian, lanjut dia, agar dibuka posko pengaduan di setiap nagari untuk mengakomodasi masyarakat yang mengalami kendala terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menurut Zainal, akurasi data pemilih menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Pilwana yang berkualitas dan minim sengketa.
Selain itu, Sekda mengingatkan agar pelaksanaan kampanye berlangsung damai, edukatif, dan tidak memecah belah masyarakat. Pemanfaatan media sosial juga harus dilakukan secara bertanggung jawab tanpa menyebarkan hoaks maupun ujaran kebencian.
“Kampanye harus berlangsung damai dan edukatif. Media sosial harus dimanfaatkan secara bijak, serta praktik politik uang harus ditolak karena dapat berujung pada sanksi hingga diskualifikasi,” ingatnya lagi.
Zainal juga meminta seluruh pihak menjaga keamanan dan ketertiban selama seluruh tahapan Pilwana, menyelesaikan setiap sengketa melalui mekanisme hukum yang berlaku, memastikan penggunaan anggaran secara transparan, serta membangun komitmen seluruh calon untuk siap menerima hasil pemilihan, baik menang maupun kalah.
“Setelah Pilwana selesai, seluruh elemen masyarakat harus kembali bersatu membangun nagari demi kemajuan bersama,” ucapnya lagi.
Ketua DPRD Pessel, Darmansyah mengingatkan bahwa Pilwana merupakan pesta demokrasi masyarakat nagari yang harus tetap mengedepankan semangat persaudaraan.
Menurut dia, perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi penyebab terjadinya perpecahan di tengah masyarakat.
“Pilwana adalah pesta demokrasi badunsanak. Persoalan politik uang yang selama ini masih menjadi tantangan harus terus ditekan. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan sehingga lahir wali nagari yang memiliki kapasitas dan mampu memimpin pembangunan nagari,” kata Darmansyah.
Ketua Tim Percepatan Pemerintahan Daerah (TPPD), Syaidal, menilai calon wali nagari tidak hanya harus memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai.
Baca juga: 105 Nagari di Pessel Adakan Pilwana Tahun Ini
Ia juga berpandangan bahwa penerapan e-voting dapat menjadi alternatif pada masa mendatang, namun pelaksanaannya sebaiknya dilakukan secara bertahap atau berbasis klaster di nagari yang dinilai siap. [*/pkt]