Painan, Padangkita.com – Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) membutuhkan tambahan pasokan energi listrik sejalan dengan pertumbuhan kawasan ekonomi, sektor pariwisata, serta pembangunan berbagai proyek strategis.
Di antara proyek strategis yang membutuhkan energi listrik yakni, pengembangan kawasan Bukit Ameh Mandeh dan Mandeh Paradise Resort. Dua kawasan wisata baru ini, akan membutuhkan pasokan energi yang besar dan stabil.
Sejumlah investor disebut-sebut sudah menyampaikan minat menanamkan modal di Pessel. Beberapa di antaranya, bahkan sudah melakukan penjajakan awal dan melakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan.
Bupati Pessel Hendrajoni mengungkapkan, peningkatan kebutuhan listrik mencapai 5 hingga 6 persen. Untuk itulah, pihaknya mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Mega Watt (MW) di Pessel. Hendrajoni berharap usulan Pemkab Pessel masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan (RUPTL) tahun 2027.
Ia menjelaskan, saat ini Pemkab Pessel telah menyiapkan lahan seluas 80 hingga 100 hektare untuk lokasi pembangunan PLTS.
“Kita ingin memastikan Pesisir Selatan siap menghadapi pertumbuhan kebutuhan energi sekaligus menjadi daerah yang ramah investasi energi hijau,” kata Hendrajoni, dikutip Senin (11/5/2026).
Usulan Pemkab Pessel sendiri telah disampaikan saat audiensi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) di Jakarta bulan lalu.
Dalam Forum Ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) di Padang baru-baru ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Luhur Budianda, menyebut sektor ketenagalistrikan memang merupakan salah satu peluang investasi paling potensial pascabencana hidrometeorologi.
Ia menilai percepatan transisi energi harus berjalan seiring dengan pemulihan infrastruktur dan penguatan ekonomi daerah.
“Investasi sektor ketenagalistrikan menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan daerah. Namun tentu harus dibarengi dengan kesiapan regulasi dan kemudahan perizinan,” kata Luhur.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu mengacu pada Peraturan Daerah Sumbar No. 8/2025 tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha guna mencapai target investasi periode 2026 hingga 2030.
Menurut Luhur, setidaknya ada tiga izin dasar yang menjadi faktor penentu dalam realisasi investasi energi, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), izin lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“PKKPR harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), izin lingkungan harus memperhatikan aspek sosial masyarakat, dan PBG menjadi syarat teknis pembangunan,” terangnya.
Luhur juga mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Sumatera Barat (Sumbar) sepanjang 2025 telah mencapai Rp19 triliun. Capaian itu dinilai menjadi modal penting bagi daerah untuk terus bergerak menuju transformasi ekonomi berbasis energi hijau.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Pessel, Ahmad Hidayat, SSTP dalam forum yang sama, memastikan pihaknya siap memberikan pendampingan penuh terhadap rencana investasi PLTS. Pemkab Pessel, kata dia, akan membuka desk khusus perizinan guna mempercepat proses administrasi dan memastikan investasi berjalan sesuai regulasi.
“Kami siap memfasilitasi seluruh proses perizinan agar investasi PLTS 50 MW ini bisa segera terealisasi,” katanya.
Ahmad menilai proyek PLTS bukan hanya sekadar pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga bagian dari upaya besar menjadikan Sumbar sebagai pusat energi baru terbarukan nasional.
Baca juga: Saat Ekosistem Mandeh Terancam Rencana Pengembangan Kawasan
Diketahui, sejauh ini sekitar 50,64 persen pasokan listrik Sumbar disebut telah berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Ini menjadikan Sumbar sebagai salah satu daerah dengan kontribusi energi hijau tertinggi di Indonesia. [*/pkt]