Pariaman, Padangkita.com – Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi menghadiri rapat membahas nasib 165 petugas penjagaan perlintasan sebidang yang ada di Kota Pariaman, Padang Pariaman dan Kota Padang. Rapat untuk kesepakatan bersama bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Otoritas Bandar Udara (Otban) Wilayah VI Padang, Ketaping, Padang Pariaman, Selasa (5/5/2026).
Diketahui, sebelumnya sebanyak 165 petugas penjagaan perlintasan sebidang berakhir kontraknya pada 30 April 2026, dan PT. KAI tidak memperpanjang kontrak tersebut. Adapun rinciannya, 63 petugas di Kota Padang, 72 petugas di Padang Pariaman dan 30 petugas di Kota Pariaman. Mereka selama ini bertugas menjaga 54 titik perlintasaan sebidang. Sebaran titik perlintasan sebidang itu adalah, 24 titik di Padang Pariaman, 20 titik di Kota Padang dan 10 titik di Kota Pariaman,
Berakhirnya kontrak tersebut berdasarkan surat dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Nomor KA.401/1/18/BTP-PDG/2026, perihal Pemberitahuan Perberhentian Penjagaan Sebidang tertanggal 29 April 2026.
“Untuk penggajian petugas penjagaan perlintasan sebidang memang tidak ada pagu anggarannya, selama ini kami mengambil dari dana lainnya yang ada di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, dan hanya mampu membayar sampai akhir April kemarin,” terang Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Hendrialdi ketika memimpin rapat.
Pemberhentian petugas tersebut menjadi viral dan mendapat berbagai tanggapan dan masukan dari masyarakat. Untuk itulah, kata dia, diadakan rapat koordinasi, sekaligus untuk membuat kesepakatan bersama terkait masalah tersebut.
“Karena itu, kami mengharapkan masukan dari seluruh stakeholder dan Pemerintah Daerah yang punya wilayah, bagaimana kelanjutan dari petugas ini, di mana setelah kami hitung untuk Mei sampai Desember 2026, dana yang dibutuhkan mencapai Rp4 miliar untuk penggajian mereka. Rapat ini sekaligus membahas langkah ke depannya untuk tahun 2027,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda yang hadir langsung pada rapat, memberikan tanggapan dan masukan terhadap nasib 165 petugas penjagaan perlintasan sebidang yang ada di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
“Awal dibentuknya petugas penjagaan perlintasan sebidang ini, adalah tingginya angka kecelakaan kereta api di tahun 2025, di mana sampai September 2025 sudah terjadi 22 kecelakaan. Karena itu, kami sebagi Anggota DPR RI dari Komisi V dan kesepakatan dengan Pak Dirjen di Kementerian Perhubungan untuk menambah petugas di perlintasan sebidang yang tidak ada penjaganya,” ungkapnya.
Zigo melanjutkan, walaupun tidak ada pagu anggaran khusus untuk petugas tersebut di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mereka tetap dipekerjakan dengan memakai anggaran lainnya.
“Untuk tahun 2026 ini, untuk pergeseran anggaran di Kementerian, diperlukan MoU dan kesepakatan bersama yang kita lakukan hari ini, sehingga nanti baru dapat dicairkan untuk penggeseran anggaranya sampai akhir 2026,” terang politisi Partai Golongan Karya (Golkar).
Zigo menambahkan, anggaran untuk penggajian petugas ini tidak ada di DIPA, sehingga salah satu syarat dari pihak Kementerian adalah dengan melakukan MoU dan kesepakatan bersama.
“Agar nanti dapat dilakukan pergeseran anggaran. Dan kepada petugas, kami juga menyampaikan apabila terjadi keterlambatan pembayaran gaji, agar dapat dimaklumi karena membutuhkan proses di pusat,” tukasnya.
Putra kelahiran Lubuk Gadang, Sangir, Solok Selatan (Solsel) menyebutkan, bahwa keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Pusat, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, KAI Divre II Sumbar, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk berkomitmen dan terus berkolaborasi dalam rangka meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Barat.
“Dalam rapat ini disepakati bahwa pembiayaan bagi 165 petugas penjaga perlintasan akan ditanggung oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang di bawah Kementerian Perhubungan, hingga Desember 2026 dan berlanjut ke tahun 2027, sesuai dengan kesepakatan bersama,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi menyampaikan bahwa dari 30 titik perlintasan sebidang yang terdata di Kota Pariaman, 10 titik telah ada petugas penjagaanya, dengan jumlah petugas sebanyak 30 orang. Kehadiran mereka, kata Mulyadi, sangat bermanfaat bagi keselamatan masyarakat dan pengendara.
“Sejak ditempatkannya petugas dalam menjaga perlintasan sebidang tanpa palang pintu sejak awal November 2025 lalu, ternyata mampu menekan angka kecelakaan kereta api dengan kendaraan di Kota Pariaman, bahkan tidak ada terjadi kecelakaan atau zero accident,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, banyak manfaat kehadiran petugas penjagaan perlintasan sebidang. Sehingga, kata Mulyadi, kehadiran mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pengendara.
“Untuk itu kami bermohon agar penggajian mereka dapat dilanjutkan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang di bawah Kementerian Perhubungan, sebagai sinergi antara pusat dan daerah, dan kami mengapresiasi langkah Anggota DPR RI Komisi V Zigo Rolanda dalam mengatasi masalah ini,” pungkasnya.
Rapat dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama semua Kepala Dinas Perhubungan daerah terkait, Kepala Daerah, dan diketahui oleh Anggota DPR RI Komisi V Zigo Rolanda, untuk kemudian disampaikan kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca juga: Kereta Api Pariaman Ekspres Jadi Primadona, KAI Divre II Sumbar Layani Lonjakan Penumpang
Rapat juga dihadiri Gubernur Sumbar diwakili Asisten II Setdaprov Sumbar Adib Alfikri, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Purnama Pangalinan, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, dan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidahat.
Kemudian, perwakilan KAI Divre II Sumatera Barat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. [*/pkt]