Padang, Padangkita.com – Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menabuh genderang perang terhadap penambangan ilegal, khususnya penambangan emas tanpa izin (PETI).

Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar tidak akan segan-segan menindak tegas segala bentuk aktivitas PETI yang merusak lingkungan dan merugikan negara.

Iklan

“Serius! Direktorat Reserse Kriminal Khusus tidak akan segan-segan untuk melakukan penindakan di lapangan terhadap aktivitas PETI yang ada di Sumatera Barat ini, karena itu jelas sangat merugikan dan merusak lingkungan,” tegas Dirreskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan dalam jumpa pers pengungkapan kasus PETI di Mapolda Sumbar, Rabu (29/7/2026).

Dikatakan, bahwa Polda Sumbar tidak main-main dalam menyikapi kasus yang jadi atensi. Penindakan tegas di lapangan, kata Kombes Pol Andry akan terus dilakukan mengingat aktivitas PETI memberikan dampak buruk yang masif terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Iklan

4 Tersangka Ditahan

Pada kesempatan itu disampaikan, Ditreskrimsus Polda Sumbar baru saja mengungkap dua kasus pertambangan ilegal di Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan (Solsel). Dalam kasus tersebut, penyidik telah menahan empat tersangka beserta barang bukti berupa emas, perak, alat pengolahan, dan satu unit ekskavator yang digunakan dalam aktivitas PETI.

Kombes Pol. Andry Kurniawan menjelaskan, pengungkapan kasus pertama di Kota Solok, berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas penampungan, pengolahan, dan penjualan emas yang diduga berasal dari PETI. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Subdit IV Ditreskrimsus melakukan penyelidikan. Pada 15 Juli 2026 penyidik mengamankan dua tersangka berinisial Z (52 tahun) dan R (36 tahun).

Baca juga: Polisi Gerebek Rumah Tempat Pengolahan Emas di Kota Solok, 4 Orang Ditangkap

Iklan

“Dari lokasi, penyidik menyita emas urai seberat 11,72 gram, emas murni seberat 436,78 gram, dua kantong perak murni dengan berat hampir dua kilogram, serta sejumlah peralatan pengolahan emas,” Kombes Pol Andry merinci.

Selanjutnya, pada 27 Juli 2026, tim Ditreskrimsus mengungkap aktivitas PETI di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) dan mengamankan dua tersangka berinisial J (35 tahun) dan N (27 tahun), beserta satu unit ekskavator mereka Zoomlion PC 60 dan perlengkapan penambangan.

Terkait dengan jaringan pelaku, kata Kombes Pol Andry, saat ini pihaknya telah mengantongi sejumlah informasi penting, termasuk identitas pihak-pihak yang menjadi pengepul atau penampung hasil tambang ilegal tersebut. Proses penyidikan mendalam sedang berjalan untuk membongkar rantai kejahatan ini secara menyeluruh.

Baca juga: Polisi Tangkap 2 Operator Alat Berat Saat Menambang Emas Secara Ilegal di Solok Selatan

“Tentu dalam proses penyidikan nanti kita akan lakukan pendalaman-pendalaman terhadap siapa yang menampung, siapa yang menjual, dan sebagainya. Sebagaimana peran masing-masing dari pelaku nanti akan kita kembangkan,” kata Kombes Pol Andry.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku pertambangan tanpa izin. Penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pelaku di lapangan, pemodal, penampung, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh,” ia berkomitmen.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati Rosya pada kesempatan yang sama mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan implementasi komitmen Kapolda Sumbar Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy dalam memberantas praktik pertambangan ilegal.

“Sesuai arahan Bapak Kapolda Sumbar, tidak ada ruang bagi aktivitas pertambangan ilegal di Sumatera Barat. Polda Sumbar akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional, dan berkelanjutan serta mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas pertambangan tanpa izin,” kata Kombes Pol. Susmelawati Rosya.

Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Okta Rahmansyah, menambahkan, penyidikan terhadap kedua perkara tersebut masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

“Saat ini seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pemodal maupun jaringan yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut,” kata AKBP Okta Rahmansyah.

Disebutkan pula, tersangka Z dan R dijerat dengan Pasal 161 UU No. 3/2020 tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kemudian, tersangka J dan N dengan Pasal 158 undang-undang yang sama.

Sekadar informasi, telah jamak diketahui bahwa aktivitas tambang ilegal atau PETI di Sumbar terjadi di banyak daerah, di antaranya di Kabupaten Solok, Pasaman Barat (Pasbar), Pasaman, Sijunjung, dan daerah lainnya.  

Dalam sebuah diskusi bersama mahasiswa belum lama ini, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa pemberantasan PETI, harus melihat persoalan secara utuh. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban di lokasi, tetapi harus menyasar faktor-faktor yang mendukung berlangsungnya aktivitas tersebut.

“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” kata Mahyeldi.

Buya – demikian Mahyeldi akrab disapa — menjelaskan, bahwa aktivitas pendulangan tradisional perlu dibedakan dengan praktik pertambangan yang menggunakan alat berat, karena memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.

Baca juga: Gubernur Sumbar Ungkap Strategi Penyelesaian Tambang Ilegal, Tak Cukup Hanya Penertiban

Kemudian, lanjut dia, pengawasan distribusi BBM menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat. Karena itu, kata dia, pihaknya terus mendorong penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan terkait. [*/pkt]