Padang, Padangkita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi yang digelar pada Sabtu (6/6/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dengan didampingi para Wakil Ketua DPRD, serta dihadiri oleh segenap anggota dewan. Turut hadir dalam agenda bersejarah ini Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, hingga para tokoh adat, ninik mamak, dan Bundo Kanduang dari berbagai penjuru Kota Padang.

Iklan

Pengesahan regulasi ini dinilai sebagai langkah strategis Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam memperkuat identitas dan ketahanan budaya lokal di tengah masifnya arus globalisasi.

Dalam sambutan pembukanya, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa regulasi ini telah melalui proses kajian dan pembahasan yang sangat panjang sejak pertama kali diajukan oleh eksekutif pada 27 Oktober 2025 lalu.

Iklan

“Pembahasan telah dilakukan secara komprehensif oleh Pansus bersama OPD terkait sehingga Ranperda ini siap ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Muharlion.

Proses Pembahasan dan Amanat Undang-Undang

Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Padang, H. Mulyadi, Lc., M.A., memaparkan bahwa pematangan draf Ranperda telah melewati serangkaian tahapan krusial, mulai dari rapat internal, rapat kerja lintas sektoral, hingga proses dialog terbuka bersama para Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kota Padang.

“Seluruh tahapan pembahasan dilakukan untuk menyempurnakan substansi Ranperda agar benar-benar mampu menjadi landasan hukum dalam penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Kota Padang,” ungkapnya.

Iklan

Mulyadi juga menambahkan bahwa lahirnya Perda ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap amanat Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014, yang mewajibkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk menyusun regulasi turunan terkait penguatan lembaga adat dan budaya Minangkabau.

Catatan Kritis dan Masukan Konstruktif Fraksi DPRD

Dalam agenda penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi di DPRD Kota Padang menyatakan persetujuan atas pengesahan Ranperda tersebut, meski tetap menyertakan sejumlah catatan strategis.

Sekretaris Fraksi PKS, Hendrizal, menilai Perda ini merupakan instrumen penting untuk membumikan kembali filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Nilai-nilai budaya Minangkabau harus menjadi bagian dari solusi persoalan sosial, termasuk kenakalan remaja dan degradasi moral,” ucapnya.

Hendrizal menekankan pentingnya lembaga seperti KAN, Tungku Tigo Sajarangan, dan Bundo Kanduang sebagai benteng moral masyarakat.

“Selain peran lembaga adat, PKS juga menyarankan agar pemerintah daerah dapat melibatkan generasi muda melalui program pendidikan dan pelestarian budaya, seperti sekolah adat, festival budaya, pelatihan seni tradisional, serta penguatan muatan lokal budaya Minangkabau di sekolah,” tambahnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui ketuanya, Wahyu Hidayat, memberikan peringatan tegas agar penerapan Perda tidak masuk ke ranah internal kelembagaan adat.

“Perda ini harus berfokus pada peran fasilitasi pemerintah, bukan intervensi terhadap otonomi lembaga adat,” ucapnya menegaskan independensi AD/ART lembaga adat. Ia menuntut pemerintah segera menyusun aturan turunan yang fasilitatif dan transparan dalam hal alokasi anggaran pembinaan.

Dukungan serupa datang dari Fraksi PAN yang menyoroti urgensi sinergi pelestarian budaya secara sistematis. Fraksi PAN meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan KAN, serta memperjelas kedudukan tugas dan fungsi lembaga adat di ruang publik.

Dari sudut pandang implementasi, Fraksi Demokrat menyoroti mitigasi risiko di lapangan. “Sosialisasi Perda perlu dilakukan kepada seluruh pemangku adat dan pihak terkait agar implementasinya dapat dipahami secara seragam serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan,” terang Ketua Fraksi Demokrat, Surya Jufri.

Lebih lanjut, ia menuntut komitmen riil dari eksekutif. “Kami meminta agar pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi penguatan lembaga adat, terutama melalui program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembinaan para pemangku adat,” ucapnya.

Respons Eksekutif dan Tokoh Adat

Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Wali Kota Padang, Fadly Amran, memastikan bahwa Perda ini sangat selaras dengan visi pembangunan daerah yang berlandaskan keluhuran agama dan budaya.

“Selama ini berbagai upaya pelestarian adat dan budaya telah berjalan, baik di lingkungan sekolah, lembaga adat maupun masyarakat. Kini semuanya memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan,” terangnya. Fadly berkomitmen untuk segera merealisasikan aturan turunan teknis serta dukungan operasional bagi lembaga adat.

Pengesahan payung hukum ini disambut hangat oleh kalangan pemuka adat. Tokoh masyarakat adat Kota Padang, Dasman Boy Datuak Rajo Dihilie, menyampaikan apresiasi mendalam atas kinerja legislatif dan eksekutif.

Baca Juga: Benteng Adat Minangkabau, Pengurus LAKAM Padang Resmi Dilantik

“Ini adalah pijakan penting bagi keberlanjutan adat Minangkabau. Kami berharap implementasinya diperkuat hingga ke tingkat nagari agar benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya penuh harap. [*/hdp]