Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini dipertegas saat Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri agenda Entry Meeting bersama tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, pada Rabu (28/10/2026).

Pertemuan strategis ini menandai dimulainya tahapan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemko Padang. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota dalam agenda tersebut, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Iklan

Pengendali Teknis II BPK Perwakilan Sumatera Barat, Dedi Efendi, yang memimpin tim pemeriksa, menjelaskan bahwa ruang lingkup audit kali ini difokuskan pada Kepatuhan Pengelolaan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Ia mencatat bahwa sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, pemeriksaan kepatuhan belanja pada periode ini tidak mencakup pos belanja hibah dan bantuan sosial.

Tahapan pemeriksaan terinci ini dijadwalkan akan berlangsung secara intensif mulai 28 Oktober hingga 12 Desember 2026 mendatang. Sebelumnya, tim auditor BPK telah merampungkan tahapan pemeriksaan pendahuluan yang memakan waktu selama kurang lebih satu bulan.

Iklan

Menanggapi agenda krusial tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi untuk menjadikan pemeriksaan BPK sebagai instrumen evaluasi yang konstruktif demi penyempurnaan sistem pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam mengelola uang rakyat.

“Pelaksanaan pemerintahan, khususnya pelaksanaan anggaran, harus benar-benar berjalan sesuai dengan aturan dan asas kepatuhan. Ini sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Padang Amanah,” ujar Maigus Nasir memberikan arahan tegas kepada seluruh pimpinan OPD yang hadir.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh kepala dinas dan pimpinan OPD untuk bersikap kooperatif dan membuka jalur komunikasi yang transparan dengan tim pemeriksa. Pejabat daerah dituntut untuk menyampaikan data, kondisi faktual, serta membeberkan berbagai dinamika permasalahan di lapangan secara jujur dan terbuka.

Melalui sinergi dan keterbukaan ini, Maigus Nasir mematok target tinggi. Ia berharap Pemerintah Kota Padang tidak hanya mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini telah diraih, tetapi juga mencatatkan prestasi gemilang sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik di tingkat provinsi.

Iklan

“Kita berharap nilai pemeriksaan Kota Padang dapat meningkat dari sebelumnya, bahkan kalau bisa menjadi yang terbaik dalam penilaian BPK RI di wilayah Sumatera Barat,” ucapnya menambahkan.

Di sisi lain, Pengendali Teknis II BPK Sumbar, Dedi Efendi, menyambut baik komitmen dan pintu terbuka yang ditunjukkan oleh jajaran pimpinan daerah Kota Padang. Ia berharap seluruh rangkaian proses pengauditan ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis maupun administratif.

Baca Juga: Wujudkan Padang Amanah, Wako Fadly Amran Siap Tindak Lanjuti Catatan BPK Sumbar

“Pemeriksaan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun terhadap Pemerintah Kota Padang. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” kata Dedi Efendi menutup pemaparannya. [*/hdp]