Padang, Padangkita.com – Upaya pelestarian hukum dan nilai-nilai adat dalam sistem pemerintahan modern terus digalakkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Komitmen ini terlihat nyata saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri acara Sosialisasi dan Harmonisasi Hukum Pidana Adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.
Kegiatan yang berlangsung khidmat di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah pada Sabtu (2/5/2026) ini, menjadi ruang konsolidasi penting bagi para pemangku adat.
Acara tersebut dihadiri oleh para ninik mamak yang terdiri atas jajaran pengurus LKAAM dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dari berbagai wilayah, meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan, serta melibatkan unsur masyarakat dan lembaga terkait lainnya.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan sebuah langkah strategis yang tengah dipersiapkan oleh instansinya.
Pemko Padang saat ini sedang mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penguatan Nagari di Dalam Kota. Regulasi ini dirancang khusus untuk memperkokoh peran institusi adat dalam ekosistem pemerintahan perkotaan yang kian dinamis.
Fadly Amran menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai lokal tidak bisa dipisahkan dari filosofi Tungku Tigo Sajarangan. Konsep yang mensinergikan peran ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai ini merupakan pilar utama yang menopang tatanan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.
“Eksistensi nagari di dalam wilayah kota harus terlihat wujud dan perannya secara nyata, terutama dalam menjembatani hubungan antara kerapatan adat dengan pemerintah. Esensi inilah yang ingin kita konstruksikan dan kuatkan melalui Perda Penguatan Nagari di Dalam Kota,” ujar Fadly Amran.
Lebih jauh ia menjelaskan, hingga detik ini sosok ninik mamak dan keberadaan lembaga adat masih menjadi muara dan rujukan utama bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai dinamika sosial.
Oleh karena itu, melalui payung hukum Perda tersebut, Pemko Padang ingin memastikan bahwa penguatan kelembagaan adat dapat berjalan secara konkret.
Langkah ini juga diselaraskan sebagai bagian integral dari Program Unggulan Sinergi Nagari. Kebijakan ini nantinya diharapkan mampu mendukung optimalisasi peran Dubalang Kota serta menunjang implementasi program Smart Surau yang inovatif.
“Saat ini, kami terus membangun komunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi sehingga regulasi yang sangat esensial ini dapat segera direalisasikan. Perda ini diproyeksikan menjadi instrumen penjaga nilai kearifan lokal Minangkabau, sekaligus menjadi tameng pelindung untuk memperkuat ketahanan sosial generasi muda kita di tengah gempuran dampak negatif perkembangan zaman,” pungkas Fadly Amran Datuak Paduko Malano.
Dukungan penuh juga datang dari pimpinan lembaga adat. Dalam kesempatan yang sama, Ketua LKAAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datuak Sati, menekankan bahwa harmonisasi hukum pidana adat merupakan sebuah keniscayaan. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme ketertiban dan merawat keharmonisan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Perkuat Adat dan Budaya Minangkabau, Pemko Padang Usulkan Perda Penguatan Lembaga Adat
“Kita sangat menaruh harapan agar peran LKAAM dan KAN dapat semakin optimal dalam mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan di akar rumput melalui pendekatan hukum adat yang bijaksana. Hal ini tentu mencakup upaya pembinaan dan penyelamatan generasi muda dari berbagai bentuk penyimpangan, serta mendukung langkah percepatan sertifikasi tanah ulayat sebagaimana yang telah diimbau oleh Menteri ATR/BPN,” ungkap tokoh yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Padang periode 2004-2014 tersebut. [*/hdp]