Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menggenjot langkah-langkah strategis pemulihan infrastruktur pascabencana sekaligus mematangkan visi pariwisata berskala internasional. Upaya tersebut disuarakan secara proaktif oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat mengikuti forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah (Reboan) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang dilangsungkan secara daring dari Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Rabu (29/4/2026).
Kegiatan strategis yang rutin digelar setiap hari Rabu ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Cheka Virgowansyah, dan turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai penjuru nusantara.
Dalam paparan komprehensifnya, Fadly Amran menitikberatkan pada persoalan mendesak yang masih membelenggu Kota Padang pascabencana alam pada November 2025 silam. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah penetapan perubahan sempadan sungai. Penetapan ini dinilai sangat krusial karena akan berimplikasi langsung pada penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang ke depannya.
“Kami sangat berharap percepatan penetapan garis sempadan ini dapat segera difasilitasi, baik melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Kementerian ATR/BPN, sehingga kita memiliki landasan ilmiah sekaligus legalitas hukum yang kuat. Apabila sempadan sungai ini berubah, maka ada potensi penambahan sekitar 500 unit rumah terdampak yang mutlak harus direlokasi demi keselamatan warga,” ujar Fadly menjelaskan urgensi di lapangan.
Selain batas sempadan, ancaman sedimentasi sungai pascabencana juga menjadi sorotan tajam. Mengingat pemerintah kota juga tengah fokus mengoptimalisasikan sungai-sungai strategis seperti Batang Arau sebagai bagian dari peningkatan pariwisata, normalisasi menjadi harga mati. Meskipun rencana tersebut sudah tertuang dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), kendala teknis di lapangan membuat pengerukan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh di semua titik.
Sebagai solusi inovatif, Wali Kota Padang mengusulkan skema pelibatan pihak ketiga. “Kami mengusulkan agar dibuka peluang izin tambang dalam rangka normalisasi sungai bagi pihak swasta. Lewat kolaborasi bersama sektor swasta ini, kami optimistis proses normalisasi sungai dapat berjalan jauh lebih progresif, efisien, sekaligus mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tambahnya memaparkan peta jalan pemulihan.
Lebih jauh dari sekadar pemulihan fisik, forum ini juga menjadi panggung bagi Kota Padang untuk memantapkan langkah di kancah global. Fadly Amran menegaskan bahwa saat ini Kota Padang tengah berupaya beralih dan bertransformasi dari kota pertunjukan menjadi Kota Gastronomi. Keseriusan ini dibuktikan dengan persiapan pengajuan status tersebut ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).
Sebagai etalase utama, Pemko Padang mengusulkan kawasan Kota Tua Padang sebagai titik pusat atau episentrum, mengingat kawasan bersejarah tersebut merupakan representasi sempurna dari kemajemukan dan kekayaan budaya masyarakat Minangkabau.
“Kami sangat menantikan dukungan lintas kementerian agar Kota Padang dapat diangkat menjadi salah satu proyek prioritas nasional. Hal ini berkaca pada keberhasilan langkah serupa yang telah diterapkan di Semarang dalam hal pengembangan kawasan kota tuanya,” tutur Fadly penuh harap.
Aspirasi dan langkah taktis yang dipaparkan Wali Kota Padang mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Dirjen Otda Kemendagri, Cheka Virgowansyah, membenarkan bahwa perubahan status kawasan menjadi daerah rawan bencana memang dapat dijadikan pijakan utama dalam merevisi dan menyesuaikan RTRW daerah.
“Terkait RTRW, penetapannya memang wewenang pemerintah daerah, namun prosesnya harus tetap mengacu pada rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh ATR/BPN. Kami di Kemendagri siap menjembatani dan membantu percepatan koordinasi lintas sektor bersama ATR/BPN serta BNPB agar proses penetapan yang krusial ini dapat tereksekusi segera,” ungkap Cheka memberikan jaminan.
Di ranah kebudayaan dan pariwisata, Dirjen Otda turut mengapresiasi tinggi inisiatif Padang menuju kota gastronomi dunia. Ia berpesan agar pengajuan prestisius ke UNESCO tersebut dibekali dengan kompilasi data historis yang valid dan kuat.
Baca Juga: Upaya Menjadi Kota Gastronomi Dunia Pertama dari Indonesia, Fadly Amran Kawal Setiap Tahapan
“Sebuah kota yang menyimpan nilai sejarah luhur, tak terkecuali kawasan kota tua di Padang, sejatinya menyimpan peluang yang teramat besar untuk bisa ditetapkan sebagai kota warisan dunia. Kami terus mendorong agar proses penyusunan pengajuan ke UNESCO ini dapat berjalan secara paralel, diiringi dengan dukungan konkret dari kementerian-kementerian terkait,” tutup Cheka mengakhiri sesi bincang-bincang tersebut. [*/hdp]