Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan merata. Melalui perwujudan Program Unggulan Padang Melayani, di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, masyarakat kini dapat bernapas lega dengan adanya jaminan kemudahan akses layanan kesehatan gratis.
Langkah konkret ini diwujudkan dengan memastikan puluhan ribu warga Kota Padang telah resmi terlindungi dan mendapatkan kepastian jaminan pengobatan, sehingga mereka tidak perlu lagi mencemaskan kendala biaya saat jatuh sakit.
Hingga pertengahan Mei 2026, Dinas Kesehatan Kota Padang mencatat sebanyak 53.264 warga telah terdaftar secara aktif dan mengantongi kartu kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
Keberhasilan memfasilitasi puluhan ribu jiwa ini disokong oleh kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang tahun 2026. Pemko Padang telah mengeksekusi penyediaan pos anggaran sebesar Rp36.206.352.000, yang diambil dari total pagu dukungan anggaran kesehatan daerah senilai Rp64,4 miliar.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, di Padang pada Minggu (24/5/2026), memaparkan bahwa ketersediaan anggaran ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan kesejahteraan rakyatnya.
“Komitmen anggaran ini adalah bukti nyata bahwa negara, khususnya Pemko Padang, hadir untuk memberikan kepastian perlindungan finansial agar seluruh penduduk dapat mengakses layanan kesehatan yang komprehensif,” ujar dr. Srikurnia Yati memberikan penegasan secara langsung.
Meskipun puluhan ribu warga telah terlayani, Pemko Padang melalui Dinas Kesehatan akan terus bergerak agresif menyisir warga yang belum memiliki jaminan kesehatan. Hal ini dikarenakan kapasitas tampung pembiayaan yang disediakan masih sangat melimpah, sejalan dengan visi Wali Kota Padang untuk mewujudkan akses pengobatan yang adil tanpa diskriminasi.
“Dari total kuota anggaran yang dipersiapkan untuk menampung hingga 79.820 jiwa, saat ini masih terdapat sisa ruang kosong sekitar 26.556 slot kepesertaan yang belum terisi dan siap untuk dimanfaatkan,” tambahnya menjelaskan rinci terkait ketersediaan kuota.
Guna mempercepat serapan sisa kuota yang masih longgar tersebut, Dinas Kesehatan Kota Padang kini tengah menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat kelurahan dan kecamatan. Mereka ditugaskan untuk melakukan penyisiran warga serta validasi data kependudukan secara dinamis di lapangan. Langkah proaktif ini diambil agar sisa kuota BPJS gratis dapat segera dialokasikan secara presisi dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai informasi tambahan, jaring pengaman kesehatan di Kota Padang tidak hanya bergantung pada APBD tingkat kota. Akses kesehatan warga juga ditopang oleh sumber pembiayaan luar APBD, seperti kolaborasi dengan pemerintah provinsi melalui program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS).
Baca Juga: Jaminan Kesehatan Investasi Generasi Emas 2045, 20 Ribu Warga Padang Nikmati BPJS Gratis
Tercatat per Mei 2026, program JKSS telah menyerap 58.795 jiwa dari total kuota 62.977 peserta di Padang. Selain itu, terdapat pula dukungan Bantuan Iuran Kelas 3 Mandiri yang mencatatkan kapasitas target hingga 148.000 jiwa, menjadikan Kota Padang sebagai salah satu daerah dengan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat yang sangat luas. [*/hdp]