Padang, Padangkita.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memaparkan langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumbar dalam menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, saat menyambut kunjungan kerja Komisi I DPR RI.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan, Jumat (6/3/2026), menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPR RI untuk saling berbagi informasi terkait kondisi di daerah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Iklan

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumbar bersama unsur Forkopimda bergerak cepat sejak awal terjadinya bencana pada akhir 2025 lalu, termasuk dalam menyiapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P.

“Alhamdulillah saat menghadapi musibah bencana pada November 2025 lalu, kami bersama Forkopimda Sumatera Barat dapat bergerak kompak sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Mahyeldi.

Iklan

Menurutnya, kekompakan dan koordinasi yang intensif antar-unsur pemerintah menjadi kunci utama dalam mempercepat proses perencanaan tersebut. Bahkan, pemerintah daerah menyiapkan sistem dashboard perencanaan berbasis satu data untuk memastikan seluruh proses berjalan terintegrasi.

“Kami memiliki dashboard satu data perencanaan di Sumbar. Koordinasi juga kami lakukan secara intens, bahkan rapat bisa berlangsung dua kali sehari, pagi dan malam, agar proses perencanaan berjalan lebih cepat dan terarah,” jelasnya.

Dengan langkah tersebut, Mahyeldi menyebut penyusunan dokumen R3P dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilaksanakan.

Pemerintah Provinsi Sumbar berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.

Iklan

“Kita berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” ungkap Mahyeldi.

Ia juga menyinggung rapat bersama Ketua Satgas dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengungkapkan bahwa dana TKD yang sebelumnya dipangkas karena efisiensi secara bertahap akan dikembalikan ke daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan bahwa berbagai informasi yang dipaparkan pemerintah daerah menjadi gambaran penting bagi DPR RI dalam melihat kondisi di daerah secara langsung.

Menurutnya, kunjungan kerja dalam masa reses menjadi kesempatan bagi anggota DPR untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat serta memahami berbagai tantangan yang dihadapi daerah, termasuk dalam penanganan bencana.

Dave juga menyinggung perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dinilai menjadi tonggak penting dalam reformasi pertahanan nasional. Ia menyebut perubahan tersebut membawa konsekuensi strategis dalam penataan organisasi, penguatan profesionalisme prajurit, serta peningkatan kemampuan menghadapi berbagai ancaman di era modern.

Selain ancaman militer, Dave menilai tantangan nonmiliter seperti bencana alam juga perlu mendapat perhatian serius dalam sistem pertahanan negara.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Dukungan Komisi II DPR RI agar Kemenkeu Percepat Kirim Dana TKD

Ia berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan penting bagi DPR RI dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional. [*/adpsb]