Padang, Padangkita.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026, jika memang resmi ditunjuk dan ditetapkan oleh PBNU.
Demikian ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menerima kunjungan Tim Survei PBNU di Istana Gubernuran, Minggu malam (5/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari penjajakan kesiapan daerah yang masuk dalam kandidat tuan rumah Muktamar ke-35 NU.
“Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap apabila diberi amanah menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU. Kami tentu akan memberikan dukungan terbaik agar pelaksanaannya berjalan lancar, sukses, dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, Sumbar memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan berbagai agenda berskala nasional. Dukungan pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi modal penting untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
Ia menilai, apabila Sumbar dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muktamar NU ini akan mempertegas posisi Sumbar sebagai daerah yang religius dan ramah bagi semua. Selain itu, ia juga meyakini kegiatan tersebut akan membawa dampak positif bagi pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah.
Adapun Tim Survei PBNU yang hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Sumbar antara lain KH. Ahmad Nadhif, KH. Muhyiddin Thohir, Nur Hidayat dan Najib Azca. Rombongan turut didampingi jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Barat (Sumbar), yakni Ahmad Wira dan Tan Gusli.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Survei PBNU menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk melihat secara langsung sekaligus melakukan penjajakan kepada Pemerintah Daerah terkait kesiapan sebagai calon tuan rumah Muktamar ke-35 NU yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026.
Baca juga: Mukerwil PWNU Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ungkap ‘Tawassuth’ dan ‘Tasamuh’ di Minangkabau
Tim PBNU juga menjelaskan, hasil penjajakannya nantinya akan dilaporkan kepada PBNU. Soal kepastian daerah yang akan menjadi tuan rumah, dikatakan, saat ini sejumlah daerah tengah dipertimbangkan, keputusan akhir nantinya akan ditetapkan melalui mekanisme organisasi oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. [*/adpsb]