Padang, Padangkita.com – Upaya menjaga ketahanan pangan melalui perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terus digenjot oleh pemerintah. Namun, penetapan kawasan khusus ini dituntut untuk senantiasa selaras dengan kebutuhan tata ruang, pembangunan, dan investasi, terutama bagi wilayah perkotaan.

Dinamika tersebut menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan dan Integritas LP2B Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, pada Selasa (2/6/2026).

Iklan

Rapat penting ini dihadiri oleh Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andi Renald. Dari lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, hadir Wakil Wali Kota Maigus Nasir yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Raju Minropa, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pertanian Ansoriudin, dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lili Rahmaini.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Afriwarman, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat beserta jajaran pemangku kepentingan terkait.

Iklan

Dalam pemaparannya, Andi Renald menegaskan bahwa percepatan penetapan LP2B merupakan pengejawantahan dari Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto. Program ini difokuskan untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru.

Kendati demikian, realisasi perlindungan lahan di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan regulasi. Andi mengungkapkan, dari total 38 provinsi di Indonesia, baru 23 provinsi yang secara resmi telah memuat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat provinsi. Sementara itu, dari 504 kabupaten dan kota, baru sekitar 203 daerah yang mengintegrasikan KP2B ke dalam RTRW daerahnya masing-masing.

“Kabupaten dan kota kita tidak bertambah luas, namun kebutuhan ruang terus meningkat. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan dan pengendalian yang baik agar pembangunan tetap berjalan, namun keberadaan lahan pertanian pangan tetap terjaga demi masa depan ketahanan pangan kita bersama,” kata Andi Renald memberikan arahan.

Merespons dinamika tersebut, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyatakan bahwa Pemko Padang pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan perlindungan lahan pertanian. Akan tetapi, ia menggarisbawahi krusialnya menjaga keseimbangan yang proporsional antara komitmen perlindungan lahan dengan tuntutan perluasan pembangunan daerah.

Iklan

Berdasarkan data yang dihimpun, Kota Padang saat ini memiliki Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 4.357,74 hektare. Sesuai dengan ketetapan provinsi, target penetapan LP2B yang harus dicapai pada tahun 2029 adalah sebesar 87 persen dari total LBS, yakni sekitar 3.791,23 hektare.

Namun faktanya, ketersediaan lahan yang bisa dipertahankan saat ini baru mencapai 2.123,64 hektare atau sekitar 48 persen. Artinya, Pemkot Padang masih dihadapkan pada defisit lahan pertanian seluas 1.667,59 hektare untuk memenuhi target tersebut.

Mengingat kedudukan Kota Padang sebagai ibu kota provinsi yang secara otomatis menjadi episentrum pemerintahan, pendidikan, serta magnet investasi bagi Sumatera Barat, Maigus menilai target pemerataan angka 87 persen cukup berat jika dipukul rata ke seluruh wilayah tanpa melihat kondisi demografi perkotaan.

“Kota Padang sebagai ibu kota provinsi tentu harus memperhatikan arah pembangunan dan investasi. Sehingga kami menilai sangat tidak memungkinkan apabila seluruh target LP2B itu harus dipenuhi oleh Kota Padang sendiri,” ujar Maigus Nasir di hadapan peserta rapat.

Sebagai solusi yang berkeadilan, Maigus mengusulkan adanya kebijakan integrasi kawasan antardaerah di Sumatera Barat, di mana daerah yang surplus lahan dapat menutupi kekurangan target daerah yang ruangnya terbatas.

“Kami mengusulkan agar daerah yang secara zonasi tidak memungkinkan memenuhi target LP2B, maka dapat didukung oleh daerah lain yang memiliki potensi lahan lebih luas,” tambah Maigus memberikan rekomendasi.

Sementara itu, menilik potensi keseluruhan wilayah, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afriwarman, memaparkan bahwa provinsi ini memiliki peran vital sebagai salah satu dari delapan penyangga lumbung pangan nasional.

Secara agregat, Sumatera Barat memiliki LBS seluas 188.521 hektare yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, dengan target akhir penetapan LP2B mencapai 164.025 hektare atau sebesar 87 persen.

Baca Juga: Produksi Padi di Padang Turun, Dinas Pertanian Genjot Produktivitas

Oleh karena itu, sinergi lintas daerah seperti yang diusulkan diharapkan mampu menyeimbangkan laju modernisasi infrastruktur dan kelestarian sektor agraria di Sumatera Barat. [*/hdp]