Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus mematangkan transformasi digital di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah. Terbaru, instansi ini resmi meluncurkan inovasi pelayanan elektronik guna mempermudah proses mutasi internal Aparatur Sipil Negara (ASN) antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen Pemko Padang dalam menciptakan ekosistem pelayanan kepegawaian yang lebih efektif, transparan, serta mengusung konsep ramah lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan kertas (paperless).

Iklan

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kota Padang, Riyan Fikri, mengungkapkan bahwa terobosan ini bermula dari sebuah gagasan kreatif di internal instansinya. Inovasi tersebut lahir dari program aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup BKPSDM yang berhasil merancang dan mengembangkan sistem pendaftaran mutasi internal terintegrasi berbasis formulir digital.

Dengan hadirnya sistem ini, mobilitas administrasi menjadi jauh lebih ringkas. Para abdi negara di lingkungan Pemkot Padang kini tidak perlu lagi membuang waktu dan tenaga untuk datang membawa tumpukan berkas fisik ke Kantor BKPSDM. Cukup berbekal ponsel pintar atau komputer dari meja kerja, pegawai dapat menyelesaikan tahapan awal pengajuan mutasi.

Iklan

“Para PNS yang ingin mengajukan mutasi internal cukup memindai (scanning) kode QR yang telah kami sediakan, lalu mengunggah dokumen persyaratan yang tertera pada pamflet di masing-masing OPD,” ujar Riyan, Senin (6/7/2026).

Untuk menjaga tertib administrasi kepegawaian, terdapat sejumlah dokumen digital yang wajib disiapkan dan diunggah oleh pemohon mutasi. Kelengkapan tersebut meliputi:

  • Surat kesediaan melepas dari pimpinan OPD asal.
  • Surat kesediaan menerima dari pimpinan OPD tujuan.
  • Salinan Surat Keputusan (SK) Pangkat terakhir.
  • Salinan SK Jabatan terakhir.
  • Dokumen peta kebutuhan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK) dari kedua OPD yang bersangkutan.

Selain kelengkapan administratif, Riyan juga menekankan adanya aturan masa kerja minimal sebagai syarat mutlak pengajuan pindah tugas. Seorang pegawai tidak bisa serta-merta berpindah jika belum mengabdi dalam kurun waktu tertentu di instansi awalnya.

“PNS yang bersangkutan minimal harus sudah menjabat selama dua tahun di OPD asal sebelum bisa mengajukan mutasi internal. Ketentuan dua tahun ini juga berlaku jika nantinya mereka ingin mengajukan mutasi kembali dari OPD yang baru,” jelasnya.

Iklan

Prosedur pasca-pengunggahan dokumen juga dipastikan berjalan transparan dan terukur. Setelah seluruh berkas diunggah, tim BKPSDM Kota Padang akan langsung memverifikasi dan meneruskan pengajuan tersebut secara sistem ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN diproyeksikan berjalan ringkas, yakni memakan waktu paling lama lima hari kerja setelah mendapatkan persetujuan resmi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Riyan menegaskan bahwa digitalisasi layanan mutasi internal ini hanyalah langkah pembuka. Ke depannya, BKPSDM Kota Padang bertekad memperluas ekosistem digital pada berbagai layanan administrasi kepegawaian lainnya.

Baca Juga: Terancam Sanksi Pusat, Pemko Padang Moratorium Rekrutmen ASN akibat Beban Anggaran Belanja Pegawai

Ekspansi sistem elektronik ini diyakini mampu menekan drastis penggunaan alat tulis kantor, mendongkrak kecepatan pelayanan, serta berkontribusi signifikan pada upaya penghematan anggaran belanja daerah secara berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern. [*/hdp]