Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melakukan langkah berani dalam mereformasi budaya kerja pegawainya melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 800/54/ORG-PDG/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri untuk mempercepat terciptanya birokrasi yang lebih efektif dan efisien di lingkungan pemerintah daerah.

Iklan

Salah satu poin paling transformatif dalam kebijakan ini adalah pengenalan sistem kerja hibrida, di mana ASN kini diberikan fleksibilitas untuk bekerja secara lokasi melalui kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).

Wali Kota Padang menetapkan pola WFH dilaksanakan setiap hari Jumat bagi maksimal 25 persen jumlah ASN pada setiap perangkat daerah. Langkah ini diambil untuk mendorong akselerasi layanan digital pemerintah daerah serta mempercepat adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Iklan

Selain modernisasi pola kerja, kebijakan ini juga menitikberatkan pada penghematan anggaran daerah yang sangat masif. Pemko Padang memutuskan untuk membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen, sementara untuk perjalanan dinas luar negeri dipangkas hingga 70 persen.

Tidak hanya itu, penggunaan kendaraan dinas jabatan pun dibatasi maksimal 50 persen, disertai imbauan untuk beralih ke kendaraan listrik atau transportasi umum guna menurunkan tingkat polusi.

Meskipun sistem kerja menjadi lebih fleksibel, pemerintah menjamin bahwa kualitas pelayanan publik tidak akan menurun. Unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik, kependudukan, hingga pendidikan, tetap diwajibkan melaksanakan tugas di kantor secara penuh.

Pengecualian WFH juga berlaku bagi pejabat struktural mulai dari eselon III ke atas, termasuk Camat dan Lurah, untuk memastikan pengawasan tetap berjalan optimal.

Iklan

Hasil dari penghematan biaya operasional pegawai, seperti penggunaan listrik, air, bahan bakar minyak (BBM), hingga perjalanan dinas, akan dihitung secara berkala oleh instansi terkait. Dana yang berhasil dihemat tersebut nantinya akan dialokasikan kembali untuk membiayai program-program prioritas pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.

Baca Juga: Pemprov Sumbar Resmi Terapkan WFH ASN Setiap Jumat, Ada 12 Kategori Dikecualikan

Evaluasi terhadap kebijakan ini akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan untuk memastikan transformasi budaya kerja ini tetap berada pada jalur yang benar dalam meningkatkan resiliensi organisasi dan kesejahteraan masyarakat. [hdp]