Padang, Padangkita.com – Langkah progresif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan berbasis digital kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Padang. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, sistem pemantauan tingkat kedisiplinan dan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang kini dibuat semakin efisien dan terintegrasi.

Terhitung mulai Kamis (7/6/2026), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang resmi memegang kendali penuh atas akses Super Admin pada aplikasi absensi Single Sign-On (SSO).

Iklan

Sebelumnya, kewenangan pengelolaan aplikasi presensi berbasis seluler yang telah digunakan sejak tahun 2023 ini berada sepenuhnya di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai pihak pengembang sistem.

Proses penyerahan akses krusial ini dilakukan secara langsung oleh Kepala Bidang e-Government Diskominfo Kota Padang, Nur Hakim, kepada Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM, Fitri Handayani.

Iklan

Dengan adanya pendelegasian akses Super Admin ini, BKPSDM selaku garda terdepan dalam pembinaan kepegawaian kini dapat memantau jejak kehadiran seluruh pegawai secara waktu nyata (real-time). Menariknya, terobosan ini secara otomatis memangkas alur birokrasi konvensional. BKPSDM tidak perlu lagi menempuh prosedur administrasi surat-menyurat antar-dinas hanya untuk meminta rekaman data dari Diskominfo.

“Selama ini kami harus meminta rekapitulasi kehadiran ke Diskominfo. Dengan akses langsung ini, proses rekapitulasi pegawai akan jauh lebih mudah dan cepat,” ujar Fitri Handayani.

Fitri juga menambahkan bahwa ketersediaan data kehadiran yang cepat dan akurat sangat krusial bagi jajaran pimpinan. Data analitik tersebut tidak hanya difungsikan sebagai laporan harian rutin, melainkan juga menjadi landasan evaluasi kinerja dan kedisiplinan ASN dalam rentang waktu triwulanan hingga tahunan.

Di sisi lain, Kepala Diskominfo Kota Padang melalui Kepala Bidang e-Government, Nur Hakim, menjelaskan bahwa pengembangan dasbor khusus ini memang direalisasikan atas permintaan BKPSDM. Tujuannya adalah untuk memantau kehadiran dan rekam jejak kinerja ASN di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara komprehensif.

Iklan

“Melalui dasbor ini, kehadiran ASN di masing-masing unit kerja dapat dipantau secara langsung per OPD, sehingga memudahkan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Pemko Padang,” ujar Nur Hakim.

Ia menegaskan bahwa transparansi data terpusat tersebut nantinya akan menjadi acuan valid dalam pelaporan tingkat disiplin ASN, yang bermuara pada penerapan sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang lebih objektif oleh BKPSDM.

“Setelah pengelolaan diserahkan ke BKPSDM, tentu tindak lanjut terkait pembinaan disiplin ASN berada di BKPSDM, termasuk pemberian penghargaan maupun sanksi bagi ASN yang tidak disiplin,” jelasnya menutup pembicaraan.

Baca Juga: Pemko Padang akan Kembangkan Arsip Digital

Dengan langkah kolaboratif antar-instansi ini, Pemko Padang membuktikan komitmennya dalam mengoptimalkan teknologi informasi guna menciptakan aparatur sipil negara yang lebih profesional, disiplin, dan berkinerja tinggi. [*/hdp]