Padang, Padangkita.com — Universitas Andalas (UNAND) terus memperkuat peran strategisnya dalam upaya mitigasi dan penanganan krisis akibat musibah alam. Bersama Tim Pengarah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, UNAND menggelar audiensi dan diskusi penanggulangan bencana berskala nasional pada Kamis (22/10/2026).
Liputan khusus ini menyoroti agenda penting yang bertujuan menghimpun pandangan, hasil kajian, dan rekomendasi dari kalangan akademisi serta pakar kebencanaan. Langkah sinergis ini didorong untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam forum diskusi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PMK, Leontinus Alpha Edison, menyoroti urgensi pembenahan aspek mendasar dalam proses pemulihan, terutama persoalan sinkronisasi data yang kerap menjadi hambatan di lapangan. Ia menilai keterlambatan penyaluran bantuan dan lambatnya laju pemulihan ekonomi masyarakat sangat rentan terjadi apabila sengkarut data belum diselesaikan dengan baik dan terukur.
“Proses rehabilitasi dan rekonstruksi perlu diawali dengan penyelesaian persoalan mendasar agar bantuan dan program pemulihan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan berjalan efektif,” urai Leontinus di hadapan para peserta audiensi.
Sementara itu, Tim Pakar BNPB, Prof. Syamsul Maarif, menegaskan bahwa kerangka kerja pembangunan pascagempa maupun bencana alam lainnya tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti semula. Ia juga menyoroti peran krusial dari media dan pemengaruh (influencer) yang memiliki jangkauan luas untuk secara konsisten menyampaikan edukasi kebencanaan kepada publik.
“Arah rekonstruksi harus mengacu pada prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan lebih baik dan tangguh terhadap risiko bencana,” tegas Prof. Syamsul Maarif. Menurutnya, masyarakat wajib memahami karakteristik lingkungan serta perubahan cuaca yang ekstrem agar lebih siaga memitigasi potensi bencana di sekitarnya.
Sejalan dengan semangat tersebut, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis melalui kajian akademik dan identifikasi kebutuhan masyarakat guna merancang peta jalan pemulihan, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Tim Pakar Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera, Charles Mekardi HAM, turut menekankan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia pendidikan tinggi. “Pengetahuan dan hasil kajian yang dihasilkan perguruan tinggi harus dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata (knowledge into action), bukan sekadar menjadi bahan bacaan atau literatur,” dorong Charles.
Aspek mitigasi lapangan juga menjadi sorotan penting dari Satgas PRRP. Brigjen Andre Julian yang hadir mewakili satuan tugas tersebut menyampaikan bahwa kewaspadaan adalah kunci utama, mengingat waktu terjadinya musibah tidak ada yang bisa mengetahui secara presisi. Ia menilai mutlak diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dari hulu ke hilir mengenai mekanisme penanganan serta pembagian tugas setiap pemangku kepentingan.
“Meskipun bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, dampaknya dapat diminimalkan melalui mitigasi berbasis potensi dan risiko bencana,” sebut Brigjen Andre Julian. Ia menambahkan, upaya mitigasi tidak cukup hanya mandek di atas meja kebijakan pemerintah daerah, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret yang mudah dipahami dan dipraktikkan langsung oleh masyarakat luas.
Dari jalannya audiensi strategis ini, turut mengemuka enam kebutuhan utama perguruan tinggi di Pulau Sumatera yang memerlukan dukungan intervensi pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Keenam kebutuhan krusial tersebut meliputi pengawalan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, validasi data kerusakan di lapangan, pengkajian teknis, pendampingan teknis pembangunan sarana, pemulihan ekonomi serta sosial masyarakat, hingga pelaksanaan riset, pemantauan (monitoring), dan evaluasi berkelanjutan.
Pemenuhan keenam aspek tersebut diyakini menjadi instrumen penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan secara terarah, berbasis data empiris, dan relevan dengan kebutuhan para penyintas di lapangan. Perguruan tinggi siap berkontribusi penuh melalui keahlian multidisiplin, hasil penelitian terapan, serta pendampingan teknis kepada warga. Di sisi lain, dukungan kemauan politik (political will) dan koordinasi pemerintah sangat diandalkan agar rekomendasi akademik ini dapat dieksekusi menjadi program yang terukur dan berkesinambungan.
Merespons berbagai aspirasi tersebut, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Ade Kadarisman, memberikan catatan optimis terhadap hasil diskusi bersama UNAND dan elemen pakar kebencanaan.
“Kami berharap audiensi ini menghasilkan matriks kebutuhan, rekomendasi, serta gambaran kondisi aktual di lapangan sebagai dasar penyusunan langkah tindak lanjut yang dapat diimplementasikan secara konkret, sehingga proses pemulihan berjalan lebih efektif dan masyarakat dapat kembali merasakan keamanan serta kenyamanan,” harap Ade Kadarisman.
Baca Juga: Kemendagri Puji Kecepatan Pemulihan Pascabencana dan Pembangunan Huntap di Padang
Melalui kemitraan dalam audiensi dan diskusi ini, kolaborasi pentahelix antara pemerintah, perguruan tinggi, pakar, dan masyarakat diyakini akan semakin solid dalam merajut sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi secara nasional. Bagi UNAND, inisiatif keterlibatan barisan akademisi ini menjadi wujud nyata komitmen Tridharma Perguruan Tinggi dalam menghadirkan ilmu pengetahuan dan hilirisasi riset yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mempercepat pemulihan serta membangun ketangguhan daerah terhadap ancaman risiko bencana di masa depan. [*/hdp]